Network
“Artinya, bersih-bersih adalah sebuah tindakan terencana, bukan spontan, untuk mencegah agar hal-hal buruk tak terjadi,” tuturnya.
“Merujuk pada pengertian tersebut, sesudah satu semester lewat, saya melihat komitmen Menteri BUMN untuk melakukan tindakan bersih-bersih ternyata sangat lemah, bahkan cenderung mengarah pada hal sebaliknya,” katanya melanjutkan.
Menurutnya, ada beberapa alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama, Menteri BUMN membuat preseden buruk dengan mengangkat tokoh partai politik sebagai komisaris BUMN.
“Seburuk-buruknya pengelolaan BUMN di masa lalu, keputusan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ucapnya.
Baca Juga: Tersisa 1.115 Kasus Lagi, 165 Personel di Secapa AD Bandung Dinyatakan Negatif Covid-19
Fadli menilai, pengangkatan tokoh parpol sebagai komisaris perusahaan negara jelas bertentangan dengan UU No. 19/2003 tentang BUMN, terutama pada Pasal 33 huruf (b) jo Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2005 yang melarang anggota komisaris BUMN merangkap jabatan yang lain karena dapat menimbulkan benturan kepentingan.
Penunjukan itu, menurut Fadli, juga melanggar Peraturan Menteri BUMN nomor Per-02/Mbu/02/2015 yang menyatakan komisaris BUMN bukanlah pengurus partai politik.
Namun, sejak dilantik jadi menteri pada Oktober 2019 hingga saat ini, Erick Thohir setidaknya telah melantik 9 orang tokoh parpol sebagai komisaris BUMN.
Mulai dari Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Komisaris Pertamina, Bank Mandiri, BRI, Pelindo I, Hutama Karya, PLN hingga yang terbaru Wawan Iriawan dari Nasdem dan Rizal Mallarangeng dari Partai Golkar yang masuk dalam jajaran direksi PT Telkom.
Baca Juga: Hana Hanifah Minta Maaf, Polrestabes Medan Tetapkan 2 Muncikari sebagai Tersangka Prostitusi Online
