Network
PR DEPOK - Tahun depan akan ada kebijakan baru untuk masyarakat yang ingin membeli tabung gas LPG 3 Kg. Tidak perlu memakai uang tapi cukup menggunakan KTP saja.
Hal ini berkaitan dengan PT Pertamina (Persero) yang akan memberlakukan kebijakan pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara nasional mulai 2023.
Dilansir dari Website DPR RI, hal itu dilakukan untuk menyinkronkan dengan data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Baca Juga: Cara Cek Bansos Desember 2022 Online Lewat HP Pakai KTP
Mengingat banyaknya pembagian gas yang masih belum tepat sasaran atau adanya penimbunan.
Hal ini juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, beliau menilai hal tersebut sangat wajar dilakukan oleh Pertamina.
“Kita harus akui memang data kita hari ini agak kurang ideal. Maka, Pertamina mengharuskan menggunakan KTP itu juga baik. Agar orang menggunakan subsidi gas itu orang-orang yang membutuhkan," ujarnya
Lalu bagaimana caranya agar masyarakat bisa mendapatkan gas LPG 3Kg?
Baca Juga: 5 Pelaku Dibekuk Polda Riau Akibat Oplos Gas LPG dan BBM Subsidi, Raih Untung hingga Rp500 Juta
Menurut sekretaris perusahaan Pertamina, Patra Niaga Irto Ginting, KTP diperlukan untuk menyinkronkan data dengan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
P3KE sendiri adalah upaya terarah,terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
Data P3KE ini nantinya akan dimasukkan ke dalam situs Pertamina yang bernama ‘Subsidi Tepat’ untuk memudahkan pendataan.
Bagaimana cara mendapatkannya? tidak perlu menggunakan aplikasi, cukup dengan pakai KTP saja. Hal ini juga dijelaskan oleh Patra Niaga Irto Ginting.
Baca Juga: Fokus Evaluasi dan Dampingi Uji Coba Kompor Listrik, PLN Ungkap Lebih Murah dari LPG 3 Kilogram
“Masyarakat tidak perlu men-download aplikasi ataupun QR Code. Membeli (LPG 3 kg) seperti biasa, cukup tunjukkan KTP-nya,” Ujar Parta.
Masalah gas ini memang bukan menjadi masalah yang pertama di Indonesia. Sebelumnya pemerintah juga pernah mengeluarkan subsidi gas elpiji pada tahun 2007.
Namun pembagiannya yang masih belum merata dan tepat sasaran banyak menjadi perbincangan masyarakat Indonesia.
Diharapkan dengan cara baru ini, pemberian subsidi akan lebih cepat, tertib, dan juga tepat sasaran.***
