Network
Mahfud mencontohkan pada masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem monarki, pelanggaran, dan kesewenang-wenangan terbukti banyak terjadi.
Sehingga pembunuhan terhadap para ulama juga tidak terelakkan hanya dipicu perbedaan pandangan politik dengan khalifah.
Baca Juga: Presiden Jokowi Akui 'Pusing' Soal Pembatalan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20
“Imam Hambali yang sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena berbeda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol,” ujar Mahfud.
Untuk itu, Mahfud menegaskan sekalipun parpolnya jelek sesuai dengan konstitusi dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki Negara dan DPR juga harus ada untuk menyelesaikan masalah.
“Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang sudah berubah Negara kita jangan menjadi demokrasi, nggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus kita perbaiki bersama-sama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menkopolhukam juga mengatakan jika parpol adalah instrumen konstitusi untuk menjaga Negara sehingga harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya.***
