Network
PR DEPOK –Kementerian Sosial (Kemensos) menjamin akan kooperatif saat penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi bantuan sosial beras.
Staf Khusus Menteri SOsial Bidang Komunikasi Media Massa Don Rozano Sigit mengatakan jika Kemensos kooperatif untuk memenuhi permintaan penyidik KPK.
Don menjelaskan penggeledahan oleh KPK ini berkaitan adanya dugaan korupsi dalam pekerjaan penyaluran bansos besar untuk keluarga penerima manfaat (KPM) PKH pada 2020.
Selain itu, Don juga membenarkan jika penyidik KPK telah menemui Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk menjelaskan maksud serta tujuan melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
Baca Juga: 7 Rawon di Situbondo: Rasanya Enak dan Bikin Nagih, Ini Alamatnya
“Kami menyambut dengan baik dan kami kooperatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari KPK,” jelas Don.
Mensos Risma juga mengarahkan jajarannya untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan pemerintahan dan tidak menutup-nutupi maupun mengoordinasikan apapun.
Seperti yang diketahui, KPK melakukan penggeledahan di kantor Kemensos terkait adanya dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial.
Informasi mengenai penggeledahan tersebut dibenarkan Kepada Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Tempat Bakso Enak di Cibinong, Cek Alamatnya
“Benar, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik KPK di Kementerian Sosial,” ujar Ali.
Ali juga menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi penyaluran bansos beras pada tahun 2020-2021.
Dari hasil penggeledahan tersebut, Don menjelaskan tidak ada seorangpun yang dibawa KPK. Namun dari hasil kegiatan tersebut, sejumlah alat bukti seperti notebook dan ponsel telah diamankan.
KPK sendiri telah menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya yakni mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Kuncoro Wibowo.***
