Network
Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut, kembali memberikan alasan mengapa hak angket harus dilakukan DPR, guna menyelidiki apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan, dan sistem hukum untuk menekan pimpinan Partai Politik dalam menentukan arah koalisi, dan pasangan capres dan cawapres.
Di akhir surat terbukanya untuk Pimpinan DPR, pendiri INTEGRITY Law Firm itu menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban dirinya sebagai warga negara yang paham konstitusi untuk memberikan laporan dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi.
“Saya tidak rela UUD 1945 terus dilanggar oleh Presiden Joko Widodo demi cawe-cawenya, yang bukanlah untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi dalam pandangan saya adalah semata untuk kepentingan pribadi dan demi oligarki bisnis di belakangnya,” tandasnya.***
