Network
Dugaan Ketiga
Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan Partai Politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024.
Baca Juga: Denny Indrayana Sebut Jokowi Lakukan 3 Dugaan Pelanggaran Konstitusi, Singgung Anies Baswedan
Pimpinan KPK yang diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, membuat Presiden bisa mengarahkan kasus mana yang dijalankan, dan kasus mana yang dihentikan, termasuk kejaksaan dan kepolisian.
Deni melanjutkan bahwa bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan Partai Politik juga diganggu, jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan strategi pemenangan Pilpres 2024.
Sebagai contoh, Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum Partai PPP. Salah satu alasan utamanya menurut kader utama PPP yang ditanyai Deni, karena Suharso bertemu empat kali dengan Anies Baswedan.
Dan ketika Soetrisno Bachir menanyakan kepada Arsul Sani, mengapa PPP tidak mendukung Anies Baswedan, padahal mayoritas pemilihnya menghendaki Anies? Arsul memberikan jawaban karena bisa berakibat PPP hilang di DPR pasca Pemilu 2024.
Baca Juga: Paling Laris! Ini 7 Rekomendasi Bakso Super Enak dan Bikin Nagih di Ubud Bali, Cek Alamatnya di Sini
“PPP mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies, tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya, jika mendukung Anies sekarang dapat dipastikan PPP akan hilang sekarang juga,” jawab Arsul Sani. Hal ini, dikarenakan bertentangan dengan kehendak penguasa.
