Network
PR DEPOK - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mendorong kesadaran sektor swasta dalam menghadapi perubahan iklim yang juga mengancam hak asasi manusia melalui Program Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Dikatakan Yasonna, dalam lokakarya "Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana" di Hotel Borobudur, Jakarta, pada hari Selasa, bahwa peran pelaku usaha sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim. Sektor swasta harus memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui tindakan nyata.
"Pelaku usaha juga berperan penting dalam mengatasi perubahan iklim. Sektor swasta harus mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui upaya konkret," ujar Yasonna dalam Lokakarya "Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana" di Hotel Borobudur, Jakarta, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, pada Selasa.
Menurutnya, pelaku usaha dapat mengurangi emisi karbon dan menghormati hak-hak masyarakat lokal di area operasional mereka. Untuk memastikan hal tersebut, Yasonna menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membuat Aplikasi Prisma yang dapat memberikan penilaian risiko bisnis dan hak asasi manusia.
Baca Juga: Cara Klaim Beasiswa bagi Anak Peserta BPJS Ketenagakerjaan beserta Dokumen Persyaratannya
"Aplikasi mandiri berbasis laman web ini untuk membantu pelaku usaha dalam menganalisis risiko dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan kegiatan bisnisnya," jelasnya.
Yasonna menyatakan bahwa Aplikasi Prisma dapat melakukan penilaian sendiri untuk mengevaluasi apakah suatu produk telah sesuai dengan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Dhahana Putra, menjelaskan bahwa Program Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjadi prioritas bagi pemerintah. Program ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Dalam program ini, terdapat tiga pilar yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketiga pilar ini bekerja sama untuk melaksanakan Program Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
