Network
“Apakah kemudian ada konsekuensi karena kepentingan-kepentingan yang lain? Kami dari kelompok profesi tidak paham dengan hal seperti itu,” ucap Adib
Dirinya pun, mempertanyakan hilangnya mandatory spending di dalam UU Kesehatan sebagai komitmen negara di tataran pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini, bisa diartikan rakyat secara kuantitas tidak memperoleh kepastian hukum dalam aspek pembiayaan kesehatan, yang mengakibatkan adanya konsekuensi privatisasi sektor kesehatan yang komersial, melalui sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri.
Baca Juga: MUI Ingatkan Bahaya Kesehatan dalam Perilaku LGBT
“Bukan tidak mungkin, melalui pinjaman privatisasi sektor kesehatan, komersialisasi, dan bisnis kesehatan, yang ini sekali lagi akan membawa sebuah konsekuensi tentang ketahanan kesehatan Bangsa Indonesia,”katanya.
Oleh sebab itu, IDI bersama Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), mengambil langkah hukum, dengan menyiapkan judicial review atas UU Kesehatan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Paripurna RUU Kesehatan di Jakarta, pada Selasa, 11 Juli 2023, mengatakan pemerintah telah melaksanakan setidaknya 115 kali kegiatan dalam rangka partisipasi publik dalam RUU Kesehatan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melaksanakan 1.200 agenda diskusi yang melibatkan 27.000 peserta dari para pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan 6.011 masukan terkait RUU Kesehatan.***
