Network
PR DEPOK- Pemerintah Pusat dilaporkan memiliki utang cukup besar kepada salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) PLN, Zulkifli Zaini dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, Zulkifli Zaini menegaskan bahwa Pemerintah Pusat menanggung hutang kepada PLN sebesar Rp45 triliun, namun yang baru dibayarkan sebanyak Rp7 triliun.
Baca Juga: Catat! Menaker Ida Fauziyah Pastikan Subsidi Upah untuk Pekerja Cair Besok Kamis 27 Agustus 2020
"Pemerintah juga menegaskan akan membayar sisa hutang sebesar Rp38 triliun pada akhir Agustus 2020 atau September 2020 ini," kata Zulkifli Zaini.
Hutang pemerintah kepada pihak PLN berada pada angka yang besar. Hutang sebesar Rp.45 triliun tersebut berasa dari beban kompensasi pada tarif listrik di tahun 2018 lalu.
Angka beban tersebut sebesar Rp23,17 triliun. Namun selain itu, terdapat juga beban kompensasi pada tarif listrik yang belum terproses berada dikisaran angka Rp22,5 triliun.
Baca Juga: Anies Baswedan Izinkan Kembali Bioskop Beroperasi di DKI Jakarta
Rincian dari angka keuangan tersebut adalah beban utang pemerintah terhadap pihak PLN yang diharuskan untuk segera dilunasi.
Namun hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR Mulan Jameela, yang turut hadir dalam kesempatan RDP di Gedung DPR, Jakarta.
Mulan Jameela mempertanyakan terkait utang pihak PLN yang angkanya mencapai Rp694 triliun tersebut.
Baca Juga: Hakim Pengadilan Dibuat Bingung, Istri Gugat Suami karena Terlalu Cinta dan Menolak Bertengkar
Dalam keberlangsungan proses kegiatan RDP di Komisi VII DPR, Mulan juga mempertanyakan mengenai bagaimana strategi PLN dalam bertahan melalui kondisi permasalahan pada keuangannya.
Ia menjelaskan dengan mengarah pada data pelaporan keuangan pada kuartal I-2020, di mana PLN memiliki utang jangka pendek sebesar Rp157,79 triliun dan hutang jangka panjang sebesar Rp537 triliun.
Sehingga apabila ditotal, kata dia, jumlah keseluruhan utang yang dimiliki PLN saat ini berada pada angka Rp694,79 triliun.
Baca Juga: Bayar PBB di Bandung Kini Bisa Pakai Sampah
“Namun, Bisakah pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjamin ketersediaan listrik Nasional,serta tidak harus menaikkan tarif listrik,” ujar Mulan Jameela.***
