Network
PR DEPOK - Bareskrim Polri tak berpatah arang dalam mengusut kasus yang melibatkan Panji Gumilang, yang diduga melakukan penistaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Bahkan, meskipun ada pencabutan laporan oleh beberapa pihak, Polri tetap bersikeras memproses kasus tersebut.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, menegaskan bahwa kasus ini bukanlah delik aduan dan juga tidak termasuk dalam kategori yang bisa diselesaikan melalui restorative justice.
Disampaikan Ramadhan, dalam pernyataannya pada Kamis, bahwa dirinya menyampaikan perlu dicatat bahwa kasus ini tidak bersifat delik aduan dan juga tidak dapat diselesaikan melalui restorative justice.
Baca Juga: Sedap Pol! 5 Varian Gudeg di Pekalongan yang Nagih Tenan, Alamat Cek di Sini
“Untuk dipahami bahwa kasus ini bukan delik aduan dan juga kasus ini bukan merupakan kategori kasus yang dapat diselesaikan secara restorative justice,” ujar Ramadhan dalam keterangannya dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari PMJ News, pada Kamis (21/9/2023).
Dalam konteks hukum, kasus yang bukan delik aduan dapat dikejar oleh penegak hukum tanpa memerlukan persetujuan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan.
Ramadhan menegaskan komitmen Polri dalam menjalankan tugasnya, bahkan ketika pelapor secara resmi mencabut dilaporkannya dan benar ada dua surat pencabutan laporan dari saudara KS dan saudara MT, tetap kasus ini akan tetap diusut tuntas.
“Benar ada 2 surat pencabutan laporan dari saudara KS dan saudara MIT,” ucap Ramadhan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Aries Besok, 22 September 2023: Fokus Kesehatan Mental Diri Anda
“Kasus ini tetap diproses,” tandasnya.
Sebelumnya, pihak Panji Gumilang mengklaim bahwa tiga pelapor kasus dugaan penistaan agama telah mencabut laporan mereka, merujuk pada adanya usaha perdamaian.
Pelapor-pelapor yang diketahui mencabut laporannya adalah Ihsan Tanjung, Ken Kurniawan, dan Ruslan Abdul Gani.
Meskipun demikian, Polri menunjukkan ketegasan mereka untuk terus memajukan penyelidikan kasus ini, memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa kompromi, dan menjaga integritas hukum.***
