Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo memberikan responnya kembali atas tuduhan mengenai dinasti politik yang ditujukan kepada keluarganya di Jakarta pada Selasa, 24 Oktober 2023. Dalam tanggapannya, Jokowi menyatakan bahwa masyarakatlah yang memiliki kendali dalam pesta demokrasi tahun depan.
Saat ditemui usai hadir dalam acara pembukaan dan peresmian Investor Daily Summit, Joko Widodo mengungkapkan bahwa publik berhak memberikan penilaian mereka terkait situasi politik Indonesia saat ini.
Namun, Jokowi mengingatkan kembali masyarakat bahwa yang memegang kontrol dan menentukan siapa pemimpin yang terpilih dalam Pemilu 2024 adalah masyarakat sendiri. Bukan dirinya sebagai Presiden, maupun elit dari parpol manapun.
Baca Juga: BPNT Tahap 5 Cair Rp400.000 Jelang Akhir Oktober 2023, Ini Cara Cek Nama Penerima Online via HP
“Itu kan masyarakat yang menilai, masyarakat yang menilai, dan apa dalam pemilihan pun, baik itu di Pilkada, di Pemilihan Walikota, Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Presiden,” ucap sang Presiden.
“Itu semua yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elit, bukan partai. Itulah demokrasi,” imbuh Jokowi, seperti dikutip dari ANTARA.
Dinasti Politik
Baca Juga: Soal Pelaporan Presiden dan Putranya ke KPK, Jokowi: Kami akan Hormati Prosesnya
Tuduhan adanya dinasti politik ini sendiri muncul karena banyaknya keluarga dari Presiden Jokowi yang memiliki jabatan-jabatan tertentu. Seperti menantunya Bobby Nasution yang menjadi Walikota Medan, saudara iparnya Anwar Usman yang menjadi Ketua MK, serta putranya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Walikota Solo.
Tudingan dinasti politik ini makin kuat, usai Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Iparnya tersebut, memutuskan bahwa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang belum berumur 40 tahun bisa maju bila pernah menjadi Kepala Daerah.
