Network
PR DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mahfud MD kembali terlibat perang dingin di media sosial.
Kali ini melibatkan Presiden PKS M Sohibul Iman, yang mengaku sedih setelah mendengar pengakuan Mahfud MD soal jeleknya penegakan hukum di Indonesia.
"Saya apresiasi keterusterangan Prof @mohmahfudmd tapi saya sedih. Kalau Menko bilang dirinya dan Presiden @jokowi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu siapa yang akan memperbaiki penegakan hukum? Apa Pam Swakarsa?" tulis Sohibul Iman dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun twitter pribadinya @msi_sohibuliman, Jumat 18 September 2020.
Baca Juga: Dipendam Selama 23 Tahun, Amy Dorris Ungkap Donald Trump Lakukan Pelecehan Seksual pada Tahun 1997
Hal itu disampaikan Sohibul Iman merespons artikel tentang pernyataan Mahfuf MD dalam keterangan tertulisnya ke media pada Kamis 17 September 2020.
"Saya tidak bisa melakukan apa-apa, presiden tidak bisa melakukan apa-apa karena semua punya batasan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas," ucap Mahfud MD.
Menurut Sohibul Iman, apa yang diharapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut tidak akan efektif memperbaiki penegakan hukum di Tanah Air.
"Pak @mohmahfudmd lebih menekankan motivational approach (menunggu kesadaran dari para penegak hukum). Itu jelas tidak efektif. Abuse of power dari para aparat makin menjadi-jadi. Baiknya Presiden @jokowi dan Prof @mohmahfudmd lakukan structural approach (gunakan stick yang tegas). Rakyat mendukung," kata Sohibul Iman.
Baca Juga: Senada dengan JK Soal Pilkada 2020 Ditunda, Fadli Zon Sebut Keselamatan Rakyat di Atas Segalanya
Menanggapi cuitan tersebut, Mahfud MD pun memberikan tanggapannya dengan membalas cuitan Presiden PKS itu.
Mahfud MD menyebut Sohibul Iman tak menyimak pernyataannya, dan hanya menilai dari judul artikel tersebut.
"Ustaz Sohibul Iman berarti hanya baca judul berita, tak menyimak pernyataan saya," tulis Mahfud MD di akun @mohmahfudmd di Twitter, Jumat 18 September 2020.
"Saya diminta bercaramah tentang "Insan Adhiyaksa dan "Kelembagaan" Kejaksaan Agung". Jika menyangkut insan itu menyangkut moral personal sehingga saya, Presiden, dan orang sehebat Pak Sohibul takkan bisa ngatasi," ujar dia.
Baca Juga: Dikhawatirkan Pendukung, Manchester United Resmi Kontrak Alex Telles Lima Tahun ke Depan
Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) itu pun menjelaskan perihal insan yang dimaksud dirinya.
"Untuk insan, kuncinya hanya pendidikan moral bukan penindakan hukum. Tapi kalau menyangkut "kelembagaan" tentu harus ditindak secara hukum jika melanggar hukum. Buktinya banyak pejabat, jaksa, hakim, polisi, yang dipenjarakan. Tapi penindakan hukum hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang menindak," ucapnya.
Dia juga menjelaskan alasannya yang sebagai seorang Menko, atau Presiden Jokowi sekalipun tidak bisa mengintervensi proses hukum.
"Kalau proses peradilan dan hakim korup tentu saya, Presiden, dan Ustaz Sohibul Iman pun tak boleh mengintervensi. Kita (Mahfud MD, red) dan presiden sekalipun tak bisa ngapa-ngapain karena kewenangan dibatasi oleh UU. Keadaan ini tak bisa diatasi oleh parpol dakwah sehebat apa pun. Ini tugas kolektif, Ustaz," katanya.
Baca Juga: Klaim Akan Didemo 'Kadrun' jika Jadi Dirut Pertamina, Tengku Zulkarnain: Maksud Ente Siapa, Hok?
Tidak hanya itu, Mahfud MD juga menanggapi ungkapan kesedihan yang sempat disampaikan Sohibul.
"Mengatakan "kasihan rakyat kalau Menko dan Presiden tak bisa berbuat apa-apa" adalah sama dengan bilang "kasihan rakyat kalau partai dakwah tak bisa berbuat apa-apa". Nyatanya partai dakwah ikut mengontribusi kondisi ini, buktinya ikut mengirim wakilnya di penjara. Itu karena tak bisa ngapa-ngapain kan?" ujar Mahfud MD seraya bertanya.***
