Network
YLBHI lalu menyatakan jika etika itu harus diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.
Imbuhnya, bahwa sikap presiden tersebut menunjukan juga pengabaian presiden terhadap aturan main demokrasi khususnya aturan di dalam UU Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
Baca Juga: Jika Terpilih dalam Pilpres 2024, Anies-Cak Imin Persembahkan Janji Pembentukan DOB di Bogor
Dari sikap tersebut, menunjukan konflik kepentingan presiden yang memperbolehkan dirinya, para menteri maupun pejabat publik di bawahnya melakukan pelanggaran prinsip Pemilu dengan legitimasi praktik konflik kepentingan dirinya sendiri.
Hal itu karena anak Jokowi atau putra sulungnya menjadi salah satu pasangan calon presiden maupun pejabat publik lainnya yang memiliki kepentingan dalam pemilu 2024.
Menurut YLBHI, jelas bentuk penyalahgunaan wewenang oleh presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu yang seharusnya jujur, netral, independen dan adil.
Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut jika presiden maupun menteri hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi menyampaikan tersebut lantaran untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
"Hak Demokrasi, hak Politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak, boleh," kata Jokowi saat ditemui para wartawan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.***
