Network
PR DEPOK - Sejumlah buruh diminta untuk menolak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Permintaan tersebut dilontarkan oleh mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Arief Poyuono melalui keterangan resminya, Rabu 30 September 2020.
Adapun alasan ia meminta hal tersebut, lantaran kebijakan yang diterapkan oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta telah menimbulkan kerugian bagi kaum buruh itu sendiri.
Baca Juga: Begini Kronologi Penculikan dan Detik-detik Kematian 7 Pahlawan Revolusi dalam Insiden G30S PKI
"Kaum buruh harus tolak PSBB ketat, kebijakan Anies Baswedan yang telah menyebabkan kerugian bagi kaum buruh," ujar dia, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Bukti kerugian dengan adanya PSBB yang dialami kaum buruh disebut Arief Poyuono adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh secara besar-besaran.
"Sudah cukup bukti dengan adanya PSBB ketat di DKI Jakarta telah menyeabkan PHK besar-besaran pada pekerja di Jakarta," katanya.
Selain berdampak di lingkup Jakarta, dia menyebutkan PSBB juga memberikan dampak PHK di sektor-sektor usaha penyokong di luar Jakarta, seperti usaha bahan baku makanan dan minuman untuk usaha kuliner.
Baca Juga: Dinilai Tak Paham Sejarah PKI, Usman Hamid: Pernyataan Gatot Nurmantyo Fatal dan Salah Besar
