Network
PR DEPOK - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan akan meminta saran dari masyarakat terkait pembatasan jumlah episode dalam sinetron.
“Apakah kemudian KPI dibutuhkan kewenangan untuk masuk ke ranah sana? Apakah kemudian publik membutuhkan KPI untuk bisa masuk dalam seperti itu? atau malah dianggap terlalu cawe-cawe kalau masuk ke ranah tersebut?,” ucap Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso.
Ia mengatakan akan menjalankan kewenangan tersebut apabila ada Undang-Undang yang mengaturnya meski terdapat kekhawatiran jika masyarakat memang membutuhkan hal tersebut.
Baca Juga: Rekomendasi 6 Bakso Terenak dan Teramai di Tanjung Pinang, Yuk Cek Alamatnya di Sini!
“Saya khawatir jangan-jangan, memang tadi kan, orang kami yang mengatur yang diluar produksi saja dianggap terlalu mengatur, apalagi masuk ke dalam produksi. Ya sudah KPI nya suruh produksi sendiri deh, jangan-jangan seperti itu. Maka saya kembalikan lagi, apakah publik kemudian ingin KPI bisa masuk ke ranah sana? kalau ingin? Ayo,”sambungnya.
Tulus menyebutkan bahwa pembatasan episode tersebut bergantung pada hasil revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
“Kalau itu (Pembatasan episode sinetron) tergantung dari kemudian apakah KPI memang diamanatkan secara lebih dalam lagi, gitu, ya, karena selama ini KPI selalu bicara pasca tayang,”ucapnya usai ditemui di Acara Seminar Nasional “Reposisi Media baru dalam Diskursus Revisi Undang-Undang Penyiaran” di Kawasan Senen, seperti dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: TOP 6 Ayam Goreng Paling Enak dan Gurih di Sragen, Cocok untuk Menu Buka Puasa Bareng Keluarga!
Ia menambahkan bahwa untuk mengatur pembatasan jumlah episode sinetron dalam praktiknya bukan hal yang gampang, karena masih banyak masyarakat yang menonton sinetron yang jumlah episodenya ratusan bahkan ribuan.
