Network
8. Masyarakat melalui tokoh masyarakat/ormas menolak Pilkada di tengah pandemi,
9. Perubahan status wilayah terkait pandemi," ujar Siti dalam webinar.
Siti menjelaskan bahwa nantinya penyelangara pemilu dinilai telah taat dengan protokol kesehatan Covid-19.
Justru, tambahnya, yang perlu sangat dihimbau adalah para peserta Pilkada dan warga.
Baca Juga: Jokowi Sebut UU Ciptaker Perlu Ada PP dan Perpres, Said Didu: Bisa Jadi Sumber Kongkalikong Penguasa
Meski sebenarnya, Siti mengkhawatirkan semua pihak berpeluang sama, berisiko tertular Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada serentak.
"Di daerah yang menggelar pilkada risiko terdampak Covid-19 jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah yang tidak menggelar pilkada serentak. Selain itu, banyak sekali daerah hingga 84 persen yang tidak melakukan kampanye daring, melainkan kampanye langsung. Serta hanya 14 persen saja daerah yang melakukan kampanye daring," ujar Siti.
Selain itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos menjelaskan bahwa massa berkumpul tidak terhindarkan dalam teknis pemilu di masa pandemi.
Disiplin peserta penyelenggara pemilu, pemilih, dan kerjasama stakeholder serta pentingnya konsentrasi teknis dan protokol kesehatan.
"Semua paslon dan pendukungnya harus menjalankan larangan kampanye di masa pandemi yakni: rapat umum, kegiatan kebudayaan, panen raya, konser musik, olahraga massal, perlombaan, kegiatan sosial, dan peringatan HUT parpol," tutur Betty.
Lebih lanjutnya, harus tetap dijalankan juga pengaturan saat pengambilan nomor urut. Salah satunya, tidak adanya arak-arakn massa yang hadir.
Baca Juga: Cek Fakta: Luhut Binsar Pandjaitan Dituding Tengah Bersiap untuk Melarikan Diri ke Tiongkok
"Hanya paslon, 2 orang pengawas, 1 LO dan anggota KPU; kampanye menggunakan daring/sosmed, pertemuan fisik maksimal 50 orang dengan 3M (menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan), debat dalam studio lembaga penyiaran, hanya dihadiri oleh paslon, 2 orang perwakilan Bawaslu, 4 orang tim kampanye, dan anggota KPU dengan protokol kesehatan," katanya.
Selain itu, Betty juga mengungkapkan juga perlunya kewaspadaan terkait maraknya politik uang.
"Residu pilkada serentak di nasa pandemi ini dengan kesulitan ekonomi di level warga yang harus diwaspadai adalah maraknya politik uang, hoaks, dan konflik horizontal," ujar Betty.***
