Network
PR DEPOK - Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini mulai memasuki musim hujan.
Saat memasuki peralihan musim, kerap adanya cuaca ekstrem yang berpotensi melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Sebelumnya, Indonesia juga diprediksi akan terkenak dampak La Nina yang mengakibatnya tingginya intensitas hujan dari musim hujan seperti biasanya.
Baca Juga: Klaim Efek UU Ciptaker Mulai Terasa, Menperin: Berpotensi Membuka 350 Ribu Lapangan Pekerjaan Baru
Selain terkena dampak cuaca ekstrem yang dipicu oleh fenomena La Nina, beberapa wilayah Indonesia berpotensi terhadap bahaya kekeringan meteorologis.
Setidaknya ada empat wilayah yang terdampak yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku.
"Kekeringan meteorologi merupakan kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal," kata Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lilik Kurniawan seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Baca Juga: Masuki Awal Pekan, Jawa Barat Kembali Berpotensi Adanya Hujan Disertai Angin Kencang dan Petir
Perkiraan peringatan dini itu, merujuk pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai pemutakhiran data hingga 10 Oktober 2020.
BMKG menyebut sebagian wilayah diprediksi mengalami kekeringan meteorologis dengan status waspada hingga awas.
"Melakukan upaya-upaya penguatan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi di media elektronik serta informasi lainnya, termasuk memasang papan informasi pelarangan membakar hutan dan juga hukumannya," ujarnya.
Baca Juga: Truk Semen Tabrak Kereta Angkutan Batu Bara hingga Perjalanan Terhambat, PT KAI Tuntut Ganti Rugi
Menurutnya, BNPB meminta daerah untuk melakukan pemutakhiran dan simulasi rencana kontinjensi menghadapi bencana kekeringan dan karhutla.
"Terlebih dalam konteks situasi saat ini dimana pandemi Covid-19 masih berlangsung di tengah masyarakat. Di samping itu, pemerintah daerah menyiapkan rencana operasi dengan melibatkan multipihak termasuk TNI dan Polri," tuturnya.***
