Network
/photo/2020/11/05/3224457352.jpg)
PR DEPOK – Kesalahan-kesalahan target penyaluran yang masih terjadi pada program Kartu Prakerja perlu ditekan serendah-rendahnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati.
Dengan adanya penyaluran yang kurang tepat, dirinya mengatakan perlu ada evaluasi dan pemantauan terhadap ketetapan target peserta program Kartu Prakerja yang saat ini telah menjangkau 5,6 juta orang.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut Partisipasi Publik Sangat Dibutuhkan dalam Penyusunan RPP UU Cipta Kerja
Untuk itu, menurutnya fungsi koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi sangat krusial agar datanya sesuai dengan hasil yang diharapkan.
"Selain itu, penyediaan pelatihan harus terus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin beragam," kata Kurniasih sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Kurniasih juga mengungkapkan bahwa pihaknya selaku mitra, hingga saat ini belum menerima hasil evaluasi mendalam atas pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Baca Juga: Masuki Awal Pekan, Hujan Disertai Petir Berpotensi Landa Sejumlah Wilayah di Jawa Barat
Politikus Fraksi PKS itu mengklaim menerima beberapa keluhan dari peserta mengenai pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
"Bahkan beberapa terlalu sederhana sehingga malah terkesan kontraproduktif karena masyarakat dapat menemukannya secara gratis di internet," ujar Kurniasih.
Oleh sebab itu, menurutnya dari hasil evaluasi nanti akan banyak masukan yang dapat diberikan sebagai perbaikan atas program yang sudah berlangsung tersebut.
Baca Juga: Segera Susun Pengurus Baru Golkar Sumut, Edy Rahmayadi: Saya Yakin Ijeck Kembalikan Kejayaan Partai
Sementara itu, dari data Komite Cipta Kerja, program pelatihan yang paling banyak diminati di antaranya manajemen, bahasa asing, keuangan, dan teknologi informasi.
Lebih lanjut Kurniasih mengingatkan persoalan ketenagakerjaan Indonesia adalah ketersediaan lapangan pekerjaan.
terlebih di masa pandemi ini, perusahaan belum banyak membuka lowongan, bahkan cenderung melakukan pengurangan pegawai.
Baca Juga: Timbulkan Banyak Korban Jiwa, PAK-HAM Minta Kasus Kekerasan di Papua untuk Dihentikan
Kurniasih mengusulkan agar Indonesia mulai melirik pasar tenaga kerja yang terampil untuk dikirim ke luar negeri.
"Hasil pembicaraan kami dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia red.) menggambarkan bahwa selain kerja di dalam negeri, ada peluang kerja di luar negeri yang amat menjanjikan. Bahkan, permintaannya cukup banyak, misalnya saja di negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Eropa timur," ucapnya.
Dirinya meminta pemerintah memberikan keterampilan bahasa asing dan keahlian yang dibutuhkan di luar negeri.
Baca Juga: Berikut Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Senin 9 November 2020
Selain itu, dirinya juga meminta agar pemerintah mengedukasi masyarakat mengenai peluang dan informasi yang memadai terkait lowongan kerja di luar negeri.
"Di sini, peran pemerintah akan menjadi sangat esensial dan membuktikan bahwa kerja sama antar negara akan dapat berjalan dengan baik," ujarnya tuturnya.***
