Network
PR DEPOK - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai penerapan smartcard dan teknologi pindai wajah bagi semua orang yang masuk ke kawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya akan memboroskan anggaran.
Ia pun tak memungkiri bahwa teknologi tersebut bagus. Akan tetapi, pas dan kurang cocok diterapkan di DPR. Pasalnya jika itu dilakukan, bukan hanya pemborosan anggaran yang terjadi, tapi juga rakyat akan semakin sulit masuk ke rumahnya sendiri.
Padahal, dikatakan dia, di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, kehidupan rakyat kian mengalami dampak dari pandemi tersebut.
Baca Juga: Soroti Habib Rizieq Shihab, Gus Choi: Jangan Hanya Kritik, Apresiasi Juga Pemerintahan Jokowi
"Untuk sekarang belum urgen. Lebih baik dibatalkan. Uangnya untuk rakyat saja," ujar Ujang, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan bahwa rakyat butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa bertemu wakilnya dan rakyat akan semakin berjarak dengan anggota parlemen.
"Menjaga keamanan gedung tak harus dengan mempersulit rakyat. Gedung DPR harus aman. Namun, rakyat juga jangan dipersulit untuk masuk ke sana," katanya.
Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa atas pertimbangan dari pimpinan dan pertimbangan keamanan, pihaknya telah menerapkan uji coba smartcard untuk semua orang yang berkunjung ke DPR, termasuk anggota DPR itu sendiri.
Baca Juga: Habib Rizieq Pulang ke RI, Pengamat: Timbulkan Kecemasan di Kalangan Agama Minoritas di Indonesia
