Network
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung seusai apel kesiapan bencana dan Pilkada serentak di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari PMJ News.
Baca Juga: Selesai Uji Coba dan Siap Didistribusikan, Berikut Harga Vaksin Covid-19 Moderna
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut terdapat upaya menarik kembali TNI keranah sipil.
"Sejak konferensi pers Panglima TNI kemarin dan tindakan offside Pangdam Jaya itu tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba," tulis Fahri dalam akun Twitter resminya @Fahrihamzah sebagaimana dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com.
Kita dukung semboyan “TNI dan POLRI bersatu”. Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan POLRI. Kita jangan lupa sejarah. Kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan POLRI dari-nya. Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) November 20, 2020
Menurutnya, TNI seharusnya berdiri ditengah kepentingan rakyat.
Baca Juga: Mengaku Heran Banyak yang Membenci Habib Rizieq, UAS: Apa Dosa Dia? Sampe Sebegitunya
Hal tersebut, sebelumnya selalu ditunjukan TNI dengan hadir membantu masyarakat di lokasi bencana.
Terkait tindakan TNI mencopot baliho Habib Rizieq, Fahri menilai hal tersebut sudah menabrak rambu-rambu militer dalam demokrasi.
Dirinya juga mengimbau Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto untuk memberi peringatan kepada korps militer.
Baca Juga: Pangdam Jaya Usulkan Pembubaran FPI, Ahli Hukum Tata Negara: Waduh, Terlalu Jauh Melangkah
