Network
PIKIRAN RAKYAT - Setelah melalui berbagai pertimbangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (Kemendikbud) memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2020 terkait pandemi Virus Corona atau COVID-19.
Dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari Antara, adapun alasan pembatalan UN tersebut salah satunya pertimbangan Kemendikbud mengenai kesehatan siswa ditengah pandemi virus corona yang sedang melanda tanah air saat ini.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan keamanan keluarga siswa dan siswi jika UN tetap dilaksanakan dalam tempat-tempat pengujian secara kontak langsung dapat menimbulkan risiko kesehatan.
Baca Juga: Masyarakat #Dirumahaja, Kemensos Naikkan Anggaran Keluarga Tidak Mampu
“Bukan hanya untuk siswa-siswa tapi juga keluarga dan kakek nenek karena jumlah sangat besar delapan juta yang tadinya dites UN,” katanya setelah rapat melalui video conference yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan topik Kebijakan UN Tahun 2020 seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Oleh karena itu, dirinya menyebut tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarga sehingga UN dibatalkan untuk tahun ini.
“Kita juga sudah tahu UN bukan untuk syarat kelulusan atau syarat seleksi masuk jenjang pendidikan tinggi, saya rasa di Kemendikbud, lebih banyak risikonya daripada benefit untuk lanjutkan UN,” ujarnya.
Baca Juga: Jadi Garda Terdepan Hadapi Virus Corona, Amnesty Internasional: Lindungi HAM Tenaga Medis
Selain itu, Nadiem juga mengatakan bahwa hal tersebut berarti ujian sekolah masih dapat dilakukan oleh masing-masing sekolah namun tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa di kelas.
"Untuk ujian sekolah masih bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah. Tapi tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa di kelas," tuturnya.
Mantan pendiri transportasi online ini juga memaparkan Ujian Sekolah bisa dilakukan melalui dalam jaringan (daring), atau nilai rapor selama 5 semester sebelumnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar PDP di Batam Kabur dari Ruang Isolasi RSUD, Simak Faktanya
"Untuk ujian sekolah, tidak kami paksa untuk mengukur seluruh capaian kurikulum, banyak sekolah online tapi belum optimal. Jadi tidak kami paksa untuk mengukur capaian yang terdisrupsi oleh COVID-19," jelasnya.
Dirinya menerangkan untuk penerimaan siswa baru, sebanyak 70 persen berbasis zonasi.
Sedangkan untuk kuota prestasi yakni sekitar 30 persen akan ditentukan melalui akumulasi nilai rapor atau menang lomba dan partisipasi aktivitas.
Baca Juga: Gandeng Gojek dan Grab, Kemenkes Luncurkan Layanan Telemedis Tangani Covid-19
Nadiem juga meminta agar guru dan siswa melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah.
Tidak hanya diberikan tugas, tapi juga berinteraksi dan berpartisipasi membimbing siswa dan mahasiswanya.***
