Network
PIKIRAN RAKYAT - Biaya Operasional Sekolah atau BOS kini menjadi lebih fleksibel setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim merevisi peraturan petunjuk teknisnya.
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis BOS reguler direvisi.
Ketentuan tersebut berlaku mulai April 2020 sampai dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan Covid-19.
Ada dua hal yang disoroti Nadiem Makarim, pertama, BOS bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan siswa demi mendukung kegiatan belajar mengajar daring.
Baca Juga: Peserta Kartu Prakerja Gelombang I Diumumkan, Catat Waktu dan Syarat Daftar Gelombang II
Kedua, Kemendikbud menghapus ketentuan Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai salah satu syarat bagi guru honorer untuk dapat menerima gaji dari penggunaan dana BOS.
Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi Sekretariat Kabinet, dalam Pasal 9A Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 disebut bahwa selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk pembiayaan langganan dan jasa.
Pembiayaan langganan daya dan jasa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan layanan pendidikan lain yang menunjang kegiatan belajar mengajar di rumah.
Baca Juga: Cek Fakta: Hoak Kabar Gojek Beri Pinjaman Dana Rp 2 Juta Agar Pengemudi Tetap di Rumah
