Network
Facebook dan Google telah berkomitmen melarang iklan politik untuk periode yang tidak ditentukan setelah pemungutan suara ditutup pada 3 November.
Facebook juga mengatakan spanduk di bagian atas umpan beritanya akan memperingatkan pengguna bahwa tidak ada pemenang yang diumumkan sampai kantor berita menyebutkan pemilihan presiden.
Dalam pemilu kali ini, banyak berita palsu di platform tersebut berasal dari sumber domestik, dan dalam beberapa kasus, termasuk pejabat terpilih.
“Twitter memiliki peran penting untuk dimainkan dalam melindungi integritas percakapan pemilu, dan kami mendorong kandidat, kampanye, kantor berita, dan pemilih untuk menggunakan Twitter dengan bijak untuk menjamin demokrasi yang aman, adil, dan sah pada November ini,” kata eksekutif Twitter, Vijaya Gadde dan Kayvon Beykpour, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari New York Times.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Peneliti: Dampak Positif bagi Pertanian
Beberapa waktu lalu, Twitter telah menambahkan label peringatan untuk cuitan kebohongan yang di unggah oleh pejabat terpilih, seperti menandai beberapa cuitan Donald Trump.
Twitter juga telah menindak foto dan video yang telah dimanipulasi untuk menipu penonton. Perusahaan tidak menerima iklan politik selama hampir setahun.
Twitter mengatakan sebagian besar perubahan terbaru akan terjadi pada 20 Oktober dan bersifat sementara. Label yang memperingatkan pengguna agar tidak membagikan informasi palsu akan mulai muncul minggu depan.
Perusahaan berencana menunggu hingga hasil pemilihan presiden dengan jelas sebelum mengaktifkan kembali fitur-fiturnya.***
