Network
PR DEPOK – Beredar di media sosial informasi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan kondisi utang negara di depan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan sengketa pemilu beberapa waktu lalu.
Dalam unggahan video di TikTok salah satu akun, disebutkan bahwa utang negara senilai Rp7000 triliun sudah dilunasi.
Berikut narasi lengkap pernyataan Sri Mulyani dalam video tersebut:
“Ngutang sampai 8000 triliun mikir anak cucu yang menanggung, 02 mana mikir kesitu. Bapak VT saya banyak loh yang mengungkap tentang utang negara, bahkan kalau saya live saya selalu membahas terkait utang negara.
Baca Juga: Liburan Lebaran 2024 Kemana? TOP 8 Hotel Paling Nyaman di Gunung Kidul, Cek Alamatnya di Sini
“Bapak mungkin tidak paham tentang utang negara, saya akan jelaskan agar tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah”
“Setiap negara yang ingin mengajukan utang kepada IMF atau world bank atau kepada negara-negara lain ya gitu. Dalam prosesnya harus ada kesepakatan di DPR RI. Maka dari itu, presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya sendirian. Di sisi lain, DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang yang mana pembayarannya cicilannya melebihi 60 persen dari penghasilan negara”
“Sejak masa pemerintahan Jokowi presiden, utang tak sampai 35 persen. Itu berarti jauh dari batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI yaitu 60 persen. Dengan demikian kita masih diambang aman.Utang Indonesia lebih sedikit dibanding dengan Jepang Amerika yang sampai 200 persen dari PDB nya. Tahun lalu bapak Jokowi sudah melunasi utang warisan sebanyak 7000 triliun”
Lantas, benarkah Sri Mulyani mengungkapkan utang negara dalam sidang MK seperti dalam video tersebut?
Baca Juga: Queen of Tears Episode 11 Rilis Jam Berapa? Link NONTON Sub Indo: Akankah Keadaan Hae In Membaik?
Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, Sabtu, 13 April 2024, berdasarkan unggahan YouTube KompasTV berjudul “[FULL] Menkeu Sri Mulyani soal Tudingan 'Automatic Adjustment' Biayai Bansos: Saya Tegaskan, Tidak”, Menkeu tidak memaparkan utang negara, tetapi bantuan sosial (bansos).
Sri Mulyani yang hadir sebagai saksi dalam persidangan lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 5 April 2024, memaparkan beberapa poin penting, misalnya sumber dana bansos dari presiden.
Menkeu dalam sidang juga menguraikan perbandingan jumlah dana operasional presiden dari tahun ke tahun, membantah sudah memblokir anggaran kementerian demi pembiayaan bansos, serta menjamin proses APBN 2024 tidak terpengaruh oleh kontestasi Pemilu 2024.
Melihat penjelasan di atas, bisa dipastikan bahwa narasi Sri Mulyani memaparkan utang negara dalam sidang MK adalah informasi hoaks.***
