PR DEPOK - Pemerintah akan mengawal ketat bantuan sosial (bansos) tahun 2021. Dikabarkan, bansos kni disalurkan dalam bentuk tunai maupun nontunai melalui transfer bank.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021.
Baca Juga: Menkes Tetapkan Vaksinasi 13 Januari, Mardani: Bahaya Sekali! Harusnya Sabar Tunggu BPOM dan MUI
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, Muhadjir memastikan bahwa mekanisme kontrol telah dimiliki oleh pemerintah, yang nantinya akan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
"Presiden Joko Widodo sudah mengundang para gubernur seluruh Indonesia dan meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota agar aktif melakukan pengawasan, pengendalian terhadap penyaluran bansos," ujar Muhadjir.
Muhadjir menekankan apabila terjadi penyimpangan, peranan aktif masyarakat sangatlah penting yakni lebih berani melapor, seperti mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah ditetapkan pemerintah.
Baca Juga: Prabowo-Sandi Gabung, Anak-Mantu Jadi Walkot, Sherly ke Jokowi: Tak Ada Alasan Lagi Jika Tetap Gagal
Lanjutnya, menyebutkan bahwa besaran dana bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300 ribu per bulan. Dana tersebut diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama empat bulan mulai Januari hingga April 2021.
"Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank tidak ada. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya segera diambil," ujar Muhadjir.
Lanjutnya, selain ditransfer melalui bank yang masuk kategori Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), dana BST juga akan diantarkan langsung oleh para petugas PT Pos Indonesia ke rumah masing-masing penerima manfaat.
Baca Juga: Khawatir Rugikan Banyak Orang, Keluarga Abu Bakar Ba'asyir Tegas Batasi Kunjungan Simpatisan
Hal ini terkhusus untuk masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses perbankan yang sulit dijangkau.
"Misalnya kalau daerah itu tidak ada akses bank, maka PT Pos akan mengantar 'door to door' langsung. Penerima difoto, dimasukkan 'data based' kemudian jadi bukti bahwa uang itu telah diterima kepada yang berhak," ujar Menko PMK.
Muhadjir pun menjelaskan bahwa perihal pemetaan, pemerintah sudah melakukannya untuk penerima manfaat baik secara geospasial maupun kondisi sosial ekonomi.
Baca Juga: Amien Rais Bicara Soal Calon Kapolri, Ruhut Sitompul: Pengamat Sekalipun Tak Elok Kalau Memprediksi!
Sehingga, dikatakan Muhadjir, nantinya diharapkan bansos ini, dapat dipastikan diterima dan tepat sasaran.
"Pengalaman tahun lalu akan terus kita benahi dan nanti akan kita bentuk desk untuk memastikan agar uang itu segera sampai kepada mereka-mereka yang berhak," kata Muhadjir Effendy.
Apresiasi terhadap pemerintah juga diberikan oleh Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid terkait pemberian jaminan sosial kepada masyarakat, khususnya inisiatif penyaluran bansos dalam bentuk tunai.
Baca Juga: Vaksinasi Dijadwalkan Pekan Depan, Fadli Zon ke Kemenkes: Itu Vaksin Sinovac Final atau Trial 3?
"Ini adalah kerja yang besar, sebuah niat yang tulus sehingga harus dikawal betul-betul dan serius sehingga pengalaman kasus sebelumnya tidak terulang," ujar Hidayat.
"Bagi masyarakat juga harus punya keberanian menyampaikan karena kalau masyarakat diam saja ketika terjadi pemotongan, tugas mulia ini tidak sepenuhnya terlaksana dan pesan Presiden juga tidak terlaksana. Saya kira itu betul-betul memerlukan kerja sama dari semua pihak," kata Hidayat Nur Wahid menambahkan.***