PR DEPOK – Pandemi Covid-19 yang dialami Indonesia sejak Maret 2020 masih dialami hingga kini dan berbuntut panjang.
Pasalnya, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pada sejumlah wilayah membuat sejumlah sektor ekonomi kesulitan menjalankan aktivitasnya.
Terlebih banyaknya tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pandemi membawa daya beli masyarakat berkurang.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Diduga Dimanfaatkan Mafia Rumah Sakit, IPW Desak Bareskrim Ambil Sikap
Maka, kondisi ini kian berpotensi membawa Indonesia ke dalam jurang resesi ekonomi.
Seperti yang dikemukakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada Selasa, 22 September 2020 lalu.
Dirinya telah memprediksi resesi akan dialami Indonesia pada akhir kuartal III (Q3) atau akhir September lalu.
Baca Juga: Fadli Zon Desak WTO Jamin Ketersediaan dan Kemudahan Menjangkau Vaksin Covid-19
Resesi sendiri merupakan periode penurunan ekonomi sementara di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang, umumnya ditandai dengan penurunan PDB dalam dua kuartal berturut-turut.
Berangkat dari hal itu Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengajak pemerintah melakukan langkah dalam meningkatkan daya beli ekonomi khususnya dalam komoditas pangan.
Menurutnya jumlah ketersediaan barang dan harga komoditas yang stabil menjadi salah satu upaya yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca Juga: KAMI Dituding Ganggu Stabilitas Politik, Fahri Hamzah Duga Moeldoko Bawa Agenda Pribadi
Bambang menyampaikan pendapatnya tersebut pada Sabtu, 3 Oktober 2020.
"Penting ketersediaan dan pasokan di pasar dengan tetap memastikan harga komoditas tetap stabil mengingat kondisi resesi akan mempengaruhi daya beli," katanya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Sebelumnya pemerintah juga telah melakukan upaya pemberian bantuan sosial (bansos) dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Koreksi Mata Uang Asia, Rupiah Ditutup Melemah 30 Poin pada Jumat 3 Oktober 2020
Bansos yang diberikan meliputi berbagai bidang, mulai dari diskon tarif listrik, Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja, Kartu Prakerja dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos dan sebagainya.
Memperhatikan hal tersebut, Politisi Golkar ini juga meminta pemerintah dalam optimalisasi pemberian program bansos.
Hal tersebut bertujuan agar ekonomi pada pelaku usaha kecil dan masyarakat miskin tetap bisa meningkat di masa pandemi.
Baca Juga: Tindak Lanjuti Arahan Menteri ESDM, PLN Turunkan Tarif Listrik 7 Golongan Pelanggan Tegangan Rendah
"Agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu secara perlahan untuk bangkit," ucapnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, "Dan lakukan percepatan penyaluran berbagai program bantuan sosial dan perluasan sasaran penerima bantuan subsidi," tuturnya.***