Network
PR DEPOK - Juliari P Batubara saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang juga menjerat beberapa pejabat kementerian.
Kendati demikian, Kementerian Sosial menyatakan bahwa program bantuan sosial reguler dan program bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 akan tetap berjalan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras menyampaikannya di Jakarta, pada Minggu, 6 Desember 2020, saat menyampaikan keterangan pers via daring.
Baca Juga: Sindir KPK Soal Kasus Dana Formula E, Ferdinand Hutahean: Jangan Cuma Tangkap Korupsi yang Miliaran!
"Kami beserta jajaran di Kemensos akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menjalankan program reguler maupun khusus dari sisa kegiatan kami tahun 2020 yang akan segera berakhir," ucap Hartono, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Hartono melanjutkan, sambil menunggu arahan dari pemimpin ad interim yang akan ditunjuk, jajaran pegawai Kementerian Sosial akan mempersiapkan pelaksanaan rencana program bantuan sosial tahun 2021.
Pemerintah berencana melanjutkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) hingga tahun 2021. BST senilai Rp200.000 per keluarga rencananya disalurkan selama enam bulan tahun depan.
Baca Juga: Dua Menteri Jokowi Jadi Tersangka, Refly Harun: KPK Tidak Berani Masuk Lingkaran Inti Korupsi
Saat ini 97 persen lebih dari total alokasi dana untuk Kementerian Sosial sudah terealisasi. Realisasi alokasi dana untuk program pelindungan sosial yang besarnya Rp128,78 triliun juga sudah mencapai 98 persen.
