Network
PR DEPOK – Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, selain berdampak pada kesehatan, juga berdampak pada krisis ekonomi.
Dampak krisis ekonomi tidak hanya dirasakan oleh banyak pelaku usaha besar tetapi juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta sebagian besar masyarakat pada umumnya.
Merespon hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran Pemerintah, menggulirkan berbagai macam strategi untuk meringankan beban penderitaan rakyat, terutama dengan memberikan bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Demi Kesehatan Habib Rizieq di Sel Tahanan, Polisi Jaga Asupan Makanan dan Cek Kondisi Tubuhnya
Pemerintah melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) memberikan bantuan sosial, baik secara langsung maupun secara bertahap, kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 agar mampu bertahan di tengah krisis saat ini.
Sementara itu, Pemerintah juga telah memperpanjang beberapa bantuan sosial hingga tahun 2021.
Ada enam bantuan sosial yang diperpanjang, yakni Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, BLT Subsidi Gaji, BLT Rp500.000 per KK Non PKH, BLT Banpres UMKM, serta Kartu Prakerja.
Baca Juga: Sinopsis dan Link Streaming Ikatan Cinta 24 Desember, Diancam Al, Mama Sarah akan Buka Rahasia Elsa
Namun, sebagian masyarakat mengatakan bahwa terdapat kendala dalam program bansos tersebut.
Berbagai kendala yang dialami, diantara seperti tidak mendapatkan bansos atau pemberitahuan apapun meski telah mendaftar, tidak mengetahui secara pasti ketentuan dan mekanisme pendaftaran, tidak mendapatkan bantuan sosial meski masuk dalam kategori warga penerima bantuan, serta lain sebagainya.
