Mengenal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Informasi dan Mekanisme Pendaftaran

2. Di tahap kedua, Kepala Desa/Lurah akan melaksanakan musyawarah Desa/Kelurahan. Kemudian, data hasil musyawarah akan disampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat.

3. Bupati/Walikota menyampaikan hasil verfikasi dan validasi ke Menteri Melalui Gubernur. Sebelum itu, pihak Dinas Sosial akan melakukan "Kunjungan Rumah Tangga" untuk dilakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga.

4. Menteri Sosial menetapkan DTKS.

5. Kementerian/Lembaga Daerah memanfaatkan data untuk keperluan lebih lanjut.

Baca Juga: Jokowi Resmi Cabut Perpres Investasi Industri Miras, Mahfud MD: Pemerintah Tidak Alergi Terhadap Kritik

6. Program Bansos dan Pemberdayaan Masyarakat telah siap dan akan didistribusikan.

Sebagai catatan, diingatkan kepada setiap pendaftar untuk mengisi data sesuai dengan fakta dan tidak melakukan unsur penipuan dan kecurangan.

Hal itu mengacu pada Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang berbunyi: "Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri."

Baca Juga: Jokowi Resmi Cabut Perpres Investasi Industri Miras, Mahfud MD: Pemerintah Tidak Alergi Terhadap Kritik

Diharapkan, program ini dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, terlebih di tengah pandemi ini, agar dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. ***