Jika pemerintah ingin menghentikan program Kartu Prakerja, Yose mengatakan hal itu adalah tindakan yang tidak tepat.
Sebab saat ini, menurutnya masyarakat dan pemerintah harus sadar dengan peluang new job dan future of jobs yang membutuhkan skill set baru.
Ia menambahkan, program Kartu Prakerja sendiri tidak bisa disamakan dengan bantuan sosial (bansos). Walaupun peserta Kartu Prakerja mendapat bantuan sosial itu lebih karena kondisi pandemi. Program tersebut merupakan salah satu cara peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja.
“Program Kartu Prakerja bisa membantu pemerintah untuk memperbaiki keterampilan angkatan kerja dari sisi supply. Sementara dari sisi demand pemerintah berusaha mendorongnya dengan UU Cipta Kerja,” katanya, dikutip Pikiran Rakyat Depok dari Antara.
Kemudian mengenai pembukaan Kartu Prakerja gelombang 17, masyarakat diharapkan bersabar. Sebab, untuk kapan waktunya pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17, hanya diketahui oleh Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.
Meski begitu, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 17 diperkirakan akan dibuka setelah ada peserta Kartu Prakerja gelombang 12 hingga 16 yang dicoret dari daftar peserta Kartu Prakerja.
Hal tersebut mengacu pada peraturan Kartu Prakerja yang akan mencoret peserta yang lolos jika mereka tidak membeli pelatihan Kartu Prakerja dalam batas waktu 30 hari setelah pengumuman lolos.
Seperti diketahui, pemerintah telah menargetkan kuota penerima Kartu Prakerja pada semester pertama di tahun 2021 mencapai 2,7 juta peserta penerima dengan total anggaran Rp10 triliun.