Network
PR DEPOK - Menurut info yang beredar, pemerintah berencana untuk mengenakan bea meterai bagi masyarakat yang belanja di platform digital seperti e-commerce sebesar Rp10.000 setiap transaksi belanja di atas Rp 5 juta.
Aturan mengenai pengenaan bea meterai sebesar Rp10.000 untuk setiap transaksi di atas Rp5 juta pada platform digital diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 3 ayat (2).
Apa itu bea meterai? Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi e-meterai, bea meterai adalah pajak atas dokumen, seiring dengan perkembangan informasi teknologi yang dinamis telah mendorong pengguna untuk berkurangnya pemakaian kertas.
Sejalan dengan itu, transaksi elektronik pun semakin berkembang sehingga kontrak dapat dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet.
Baca Juga: Ingin Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 33? Penuhi Syarat ini dan Daftar di prakerja.go.id
E-meterai adalah alat bukti hukum yang sah, sehingga kedudukan dokumen elektronik dengan kertas disamaratakan.
Pada Januari 2021 e-meterai menetapkan biaya sebesar Rp10.000, digunakan pada sifat yang perdata dan alat bukti pengadilan. Adapun dokumen yang bersifat perdata:
1. Surat perjanjian, keterangan, dan surat lain sejenisnya.
Baca Juga: Persib Bandung Turut Berduka atas Meninggalnya 2 Bobotoh di Laga Kontra Persebaya Surabaya
2. Akta notaris beserta grosse, salinan dan kutipannya.
3. Pembuat akta tanah beserta kutipan dan salinannya.
4. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk kontrak berjangka dengan nama atau bentuk apapun.
Baca Juga: Kapan Penutupan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 33? Berikut Estimasi Waktu Tanggalnya
5. Dokumen lelang.
Dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp5 juta yang menyebutkan penerimaan uang dan berisi pengakuan hutang atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.
Maka bisa dipastikan, semakin penjualan dan hasilnya meningkat tinggi, pajak untuk usaha online juga disesuaikan menurut peraturan bea meterai.***
