Network
/photo/2020/06/11/3399075264.jpg)
Ia mencontohkan saran yang diberikan Kemenkeu yaitu agar metode verifikasi data tidak terlalu rumit, namun tetap dengan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Masa Jabatan Presiden Diperpanjang karena Pilpres Diundur ke Tahun 2026?
Selain itu, dirinya juga menyatakan prosedur verifikasi data yang terlalu rumit akan membuat pencairan dana lebih lama terutama untuk rumah sakit di daerah sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.
“Rumah sakit di daerah itu sering datanya masuknya ke pusat lalu diverifikasi oleh dua Eselon I yang berbeda di Kemenkes. Kalau datanya tidak cocok dikembalikan lagi ke RS daerah. Itu yang terjadi dua bulan terakhir,” katanya.
Febrio berharap peningkatan koordinasi tersebut dapat mempercepat pencairan anggaran, termasuk untuk insentif dan pemberian santunan kepada tenaga kesehatan yang meninggal.
Baca Juga: Cek Fakta: Anies Baswedan Dikabarkan Menghilang karena Polemik PPDB
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa mengatakan realisasi penyerapan anggaran bidang kesehatan baru mencapai 4,68 persen dari total alokasi sebesar Rp87,55 triliun per 24 Juni 2020.
Kunta menuturkan penyerapan anggaran kesehatan yang belum maksimal terjadi karena adanya gap antara realisasi keuangan dan fisik sehingga perlu percepatan proses administrasi dan penagihan.
Ia merinci untuk klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 telah terealisasi sebanyak 62,5 persen dari total klaim yang diajukan oleh rumah sakit, sedangkan sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen.
Baca Juga: Mirip Bau Logam dan Stek Bakar, NASA Rilis Parfum Beraroma Luar Angkasa
