Network
PR DEPOK - Menjelang tahun baru 2023, mungkin sebagian dari kita telah bersiap untuk merencanakan liburan bersama keluarga.
Namun ada sebagian yang mungkin tidak dapat menikmati liburan dikarenakan dampak perekonomian ataupun terjadinya konflik antar negara yang sedang terjadi di Eropa Timur.
Tahun 2022 bisa dikatakan suram bagi perekonomian dunia, selain karena dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan permintaan agregat, terjadinya perang Rusia dan Ukraina pun makin menambah tekanan dari jalur perdagangan internasional.
Baca Juga: Cegah Resesi 2023, Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Rp10 Triliun untuk Bansos 2023, Apa Saja?
Kenaikan harga-harga bahan pokok serta ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada beberapa industri nasional merupakan dampak dari kejadian tersebut.
Berdasarkan outlook ekonomi yang diberikan oleh Asian Development Bank, yang memberikan insight ekonomi negara-negara di Asia menunjukkan, bahwa inflasi bulanan tertinggi di alami oleh Sri Lanka mencapai 70,6% YoY (year-on-year growth rates) pada Oktober 2022, diikuti oleh Laos yang mencapai 36,8% YoY.
Sedangkan dari Indeks Ekspor dan Purchasing Manager Index, Taiwan mengalami perlambatan ekspor pada tahun 2022 dengan indeks ekspor dibawah 40. Kemudian diikuti oleh Indonesia dengan indeks dibawah 45.
Baca Juga: Isu Ancaman Resesi 2023, Investasi Emas dengan Gramasi Middle Mulai Dilirik?
Ancaman lainnya adalah kenaikan suku bunga untuk meredam dampak inflasi yang terjadi. Negara-negara ekonomi utama seperti Amerika kemungkinan akan meningkatkan suku bunga mereka sehingga mendorong arus pelarian dana ke Amerika Serikat.
Maka dari itu, untuk menjaga ketersediaan dana di berbagai bank negara-negara Asia, juga akan turut menaikkan suku bunga mereka.
Asian Development Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di negara Asia Tenggara pada tahun 2023, tertinggi adalah negara Vietnam dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3%, diikuti oleh Filipina sebesar 6%, dan Indonesia sebesar 4,8%.
Sedangkan inflasi tertinggi kemungkinan akan dialami oleh Singapura sebesar 5,5% dan Indonesia sebesar 5%.
Baca Juga: Isu Resesi 2023, Apa Saja yang Harus di Persiapkan di Akhir Tahun?
Ekonomi Indonesia sendiri saat ini mulai merasakan dampak perlambatan ekonomi dunia.
Berdasarkan siaran pers dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), akibat penurunan permintaan ekspor, terdapat ancaman terhadap industri nasional, terutama yang bersifat padat karya.
Terjadi penurunan permintaan ekspor terhadap produk tekstil dan alas kaki dari Indonesia sebesar 30% - 50%. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan tekstil dan garmen untuk mengurangi karyawan mereka.
Berdasarkan informasi, sejak 2022, telah terjadi pemutusan hubungan kerja di 163 perusahaan tekstil, garmen, dan alas kaki, dengan jumlah karyawan yang terkena PHK sebanyak 87.236 orang pekerja.
Baca Juga: UMP 2023 Jabar Naik 7,88 persen, Kadisnakertrans Sebut UMK Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan, selama 2022 terdapat sekitar 919.071 orang yang telah mencairkan tunjangan Jaminan Hari Tua (JHT) mereka. Artinya terdapat 919 ribu orang yang telah terkena PHK selama tahun 2022 ini.
Selain itu, data sejak awal Pandemi sebanyak 679.678 pekerja mencairkan JHT di tahun 2020, dan sebanyak 922.756 di tahun 2021.
Sehingga jika ditotal sekitar hampir 2,5 juta orang terkena PHK selama tahun 2020 hingga 2022.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram @smindrawati.
Baca Juga: Simak Penjelasan Resesi Ekonomi, Lengkap dengan Dampak dan Cara Meminimalisir Dampaknya
Menteri Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan dapat mencapai 4,7% dari 4,8% dari tahun ini.
Ia menekankan kepada pemerintah untuk berhati-hati dan menjaga penerimaan negara sesuai target ditengah ancaman kelesuan ekonomi dunia.
Namun begitu, Pemerintah dan DPR masih belum melakukan penyesuaian pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2023 yang ditargetkan mencapai 5,3%.***
