Baca Juga: Inter Merekrut Davide Frattesi dari Sassuolo
Meskipun demikian, ada beberapa natura atau kenikmatan yang tidak dikenakan pajak. Penetapan jenis dan batasan nilai tersebut didasarkan pada Indeks Harga Beli/Purchasing Power Parity (OECD), Survey Standar Biaya Hidup (BPS), Standar Biaya Masukan (SBU Kemenkeu), Sport Development Index (Kemenpora), dan perbandingan dengan beberapa negara.
Sebagai contoh, makanan atau minuman yang disediakan di tempat kerja tidak dikenakan PPh, sementara kupon makan bagi karyawan dinas memiliki batasan maksimal Rp2 juta per bulan atau sesuai dengan nilai yang disediakan di tempat kerja.
Selain itu, bingkisan dalam rangka hari raya keagamaan tidak dikenakan pajak, tetapi bingkisan selain hari raya keagamaan memiliki batasan maksimal Rp3 juta per tahun.
Fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, power boating, terbang layang, dan otomotif memiliki batasan maksimal Rp1,5 juta per tahun. Sementara itu, fasilitas tempat tinggal komunal (seperti asrama) tidak memiliki batasan nilai, sedangkan fasilitas tempat tinggal non komunal (sewa apartemen atau rumah) memiliki batasan maksimal Rp2 juta per bulan.
Baca Juga: Inter Merekrut Davide Frattesi dari Sassuolo
Fasilitas kendaraan juga tidak dikenakan pajak jika pegawai atau penerima bukan pemegang saham, dan penghasilan bruto dari pemberi kerja tidak melebihi Rp100 juta per bulan.
Fasilitas terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja bebas dari pajak. Hal yang sama berlaku untuk sarana prasarana dan fasilitas bagi pegawai serta keluarganya yang bekerja di daerah tertentu.
Peralatan dan fasilitas kerja, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, dan pengobatan lanjutan juga tidak dikenakan pajak.
Selain itu, iuran kepada dana pensiun yang ditanggung oleh pemberi kerja bagi pegawai serta fasilitas peribadatan juga tidak dikenakan pajak dan terbebas dari beban pajak.***