Network
PR DEPOK – Kabar tentang pencairan dana subsidi upah kepada pekerja begaji di bawah Rp5 juta di Indonesia kian ramai diperbincangkan. Banyak tanggapan bermunculan seiring pencairan subsidi upah tersebut tidak terlaksana pada Selasa 25 Agustus 2020.
Terkait hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah agar lebih cermat dalam perencanaan dan pendataan penerima bantuan ini.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman Antara, Puan Maharani menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, subsidi upah kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta ini harus tepat sasaran.
Baca Juga: Guru Honorer Tak Dapatkan Bantuan Rp600 Ribu, DPR: Jangan Lupakan Kesejahteraan Mereka
"Kebijakan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 bukan hanya cepat melainkan juga harus tepat," kata Puan Maharani dalam keterangannya pada Rabu 26 Agustus 2020.
Bantuan yang meringankan dan dapat memulihkan perekonomian para pekerja yang terkena dampak Covid-19 seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) ini harus tepat dan cepat.
Oleh karenanya, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan ini menekankan agar pemerintah harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang membantu seluruh rakyat secara adil dan berperikemanusiaan.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah : Upah Subsidi Rp600.000 ke Pekerja Mulai Ditransfer Akhir Agustus 2020
"Bantuan untuk pemulihan ekonomi harus benar-benar nyata membangkitkan perekonomian nasional,” ujar dia.
