Network
Dirinya juga menambahkan pada prinsipnya pihaknya siap melaksanakan arahan yang diberikan oleh Presiden, terutama pada kebijakan dalam menambah Bantuan Sosial (Bansos).
Baca Juga: Guna Penunjang Pendidikan, Kemendikbud Salurkan Bantuan Operasional 24 Komputer kepada SKB Depok
Pihak Kemeterian Sosial juga memastikan aka nada upaya-upaya dalam melakukan koordinasi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta bilamana Presiden Republik Indonesia akan memberikan intruksi terkait dalam pemberlakuan pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Namun, hal tersebut juga perlu diperhatikan apabila telah keluar putusan, maka perlu memberikan kebijakan baru, Kemensos akan senantiasa berkoodinasi pada Pemerintah Daerah (Pemda).
Hingga masa PSBB diberlakukan pada hari ini Senin, 14 September 2020, Kemensos belum mengambil langkah terkait kebijakan tertentu sesuai dengan jalannya penerapan kebijakan PSBB di ibu kota DKI Jakarta.
Baca Juga: Cek Fakta: Wamenlu Dituding Nyatakan WNA Tidak Bisa Masuk ke Indonesia Kecuali TKA Asal Tiongkok
"Kami masih fokus pada bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan, termasuk bansos sembako di DKI Jakarta dan Botabek," ujar Juliari.
Mensos juga menekankan pada proses penerapan, kebijakan PSBB menjadi langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga status penerapan PSBB Jakarta belum dicabut.
Namun pada penerapannya, pemutusan kebijakan PSBB akan dilakukan putusan oleh Pihak Kementerian Kesehatan, maka Kemensos masih fokus pada penyaluran bansos yang prosesnya sudah berjalan, termasuk pada penyaluran bansos yang diberikan kepada warga DKI Jakarta dan Bodebek hingga pada Desember 2020 mendatang.
Baca Juga: Beroperasi 17 Jam, MRT Jakarta Hanya Bisa Diisi 62 Hingga 67 Penumpang Per Kereta Selama PSBB Total
