Arab Saudi Siap Normalisasi dengan Israel dengan Syarat Penyerahan Palestina

PR DEPOK – Arab Saudi berencana untuk melakukan normalisasi dengan Israel dengan alasan kesepakatan tersebut akan menguntungkan kawasannya.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan, bahwa kesepakatan tersebut sangat berpotensi untuk kemajuan proses perdamaian di kawasan tersebut.

Selain itu, menurut Faisal, kesepakatan tersebut juga akan membawa manfaat yang luar biasa bagi kawasan Arab secara keseluruha.

Baca Juga: Ilmuwan Temukan Alasan Jenis Kelinci Ini Berjalan dengan Kaki Depannya Saat Bergerak Cepat

"Ini akan sangat membantu secara ekonomi, sosial dan dari perspektif keamanan," kata Faisal, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Aljazeera.

Faisal menambahkan, bahwa normalisai tersebut hanya mungkin terjadi dengan syarat negara Palestina dalam perjanjian perbatasan tahun 1967 dapat diserahkan.

Arab Saudi sebelumnya telah memberikan komentar serupa dengan mengatakan bahwa mereka akan menormalkan hubungan dengan Israel dalam rencana untuk memberikan negara berdaulat kepada Palestina.

Baca Juga: Ferdinand Sindir Haris Azhar-Refly Harun Soal ZA: Mungkin Mereka Maunya Polisi Nanya Dulu, Mas Mba Teroris?

"Apa yang kami butuhkan untuk mewujudkannya adalah kesepakatan damai yang mewujudkan negara Palestina dengan bermartabat dan dengan kedaulatan yang bisa diterapkan yang dapat diterima oleh warga Palestina," kata Pangeran Faisal pada Desember 2020 lalu.

Saat itu, ia mengatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel telah lama menjadi bagian dari visi Arab Saudi.

Namun, Arab Saudi membayangkan suatu langkah normalisasi tersebut sebagai pertukaran untuk pembentukan negara Palestina dalam garis perbatasan tahun 1967.

Baca Juga: Kakek Berusia 91 Tahun Ini Tetap Aktif Menjadi Polisi dan Belum Berencana Pensiun

Sebelumnya pada September 2020 lalu, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian yang disebut Abraham Accords untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

Setelah itu Sudan dan Maroko pun mengikuti langkah tersebut.

Kesepakatan itu adalah yang pertama sejak pengakuan Israel oleh Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.

Baca Juga: Sebut Banyak Paradoks, Fiersa Besari: Izin Resepsi Masyarakat Dipersulit, Pernikahan Seleb Dihadiri Presiden

Perjanjian tersebut, yang ditengahi oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, termasuk pembekuan oleh Israel atas rencana aneksasi tanah Palestina.

Pejabat Palestina mengutuk normalisasi itu dan menganggapnya sebagai tusukan di belakang perjuangan Palestina dan rakyatnya.

Solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel sangat mencerminkan Inisiatif Perdamaian Arab, yang diusulkan oleh Arab Saudi pada tahun 2002.

Baca Juga: Sindir Pernikahan Aurel-Atta yang Dihadiri Presiden, Azzam Mujahid: Berkerumun Sudah Bukan Lagi Pelanggaran?

Inisiatif tersebut menyerukan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab lainnya dengan imbalan penarikan penuh oleh Israel dari tanah yang didudukinya dalam perang 1967, termasuk wilayah yang diduduki, seperti Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat.

Inisiatif tersebut didukung kembali selama bertahun-tahun oleh Liga Arab tetapi tidak pernah dilaksanakan, karena Israel melanjutkan pendudukan dan perluasan pemukimannya di tepi barat.***