PR DEPOK – Pemerintah bayangan Myanmar secara resmi mendeklarasikan perang melawan junta militer setempat.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari The Straits Times, pejabat Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, Mr Duwa Lashi La melalui pesan video menyatakan deklarasi tersebut.
Usai resmi mengumumkan perang melawan junta militer, ia meminta masyarakat Myanmar tidak pergi ke kantor, menghindari perjalanan yang tidak perlu dan membeli obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari mereka.
Baca Juga: Komplotan Penipu yang Catut Namanya Berhasil Ditangkap Polisi, Baim Wong Sampaikan Terima Kasih
Selain itu, ia meminta kelompok perlawanan bersenjata anti junta militer untuk menumpas pasukan di wilayah masing-masing dan juga organisasi etnis bersenjata Myanmar untuk segera menyerang junta militer melalui berbagai metode.
Terkait pengumuman perang melawan junta militer, ia menyebutkan bahwa dunia internasional bisa memahami situasi di Myanmar saat ini.
"Saya percaya bahwa negara-negara tetangga kami, negara-negara ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua negara lain di seluruh dunia memahami bahwa kami melakukannya karena kebutuhan," katanya.
Dalam kesempatan yang berbeda, NUG juga mendeklarasikan keadaan darurat yang hanya akan berakhir ketika pemerintahan sipil kembali berkuasa.
Pengumuman perang melawan junta militer lantas memicu kepanikan masyarakat di Yangon. Mereka berlomba membeli persediaan sembako, seperti beras, minyak goreng, makanan kering, dan obat-obatan.
Untuk diketahui, deklarasi perang NUG tersebut dikeluarkan hanya seminggu sebelum pertemuan Majelis Umum PBB di New York guna membahas perwakilan sah di Myanmar.
Saat ini kelompok NUG dan Junta bersaing untuk mendapatkan pengakuan tersebut.
NUG terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan oleh kudeta militer 1 Februari serta aktivis dan intelektual masyarakat sipil yang bersekutu.
Baca Juga: Gerak Cepat, Kemenkumham Bentuk Lima Tim Bantu Penanganan Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang
Baik NUG dan junta militer Myanmar sejauh ini saling mencela sebagai teroris.
Lebih dari 170 pasukan pertahanan rakyat yang disebut PDF semi-otonom lokal telah melancarkan serangan gerilya terhadap pasukan dan petugas polisi selama beberapa bulan terakhir.
Bahkan, beberapa PDF juga telah membunuh tersangka informan junta militer dan administrator lingkungan sipil yang bekerja di bawah Junta.
Analis mengatakan bahwa pemberontakan bersenjata melawan junta militer tidak dapat berhasil tanpa dukungan dari berbagai kelompok etnis bersenjata Myanmar.
Akan tetapi, pemberontak bersenjata dari kelompok Tentara Negara Bagian Wa Bersatu dan Tentara Arakan menjadi kelompok yang terkuat.
Sementara itu, junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing sejauh ini telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan memenjarakan lebih dari 6.000 sejak kudeta.
Junta militer merebut kekuasaan setelah menuduh bahwa pemilihan November 2020 curang.
Saat ini, junta militer telah memberlakukan keadaan darurat yang menurut Jenderal Min Aung Hlaing akan dicabut pada Agustus 2023.
Mengetahui situasi tersebut, ASEAN sedang mengatur bantuan kemanusiaan untuk Myanmar setelah blok tersebut menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Mr Erywan Yusof, sebagai utusan khusus untuk mencoba memfasilitasi dialog politik.***