PR DEPOK – Kelompok Taliban semakin menjadi sorotan kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) usai berhasil menguasai Afghanistan.
Kelompok HAM menuduh Taliban telah melakukan sejumlah pelanggaran HAM sejak mereka menguasai Afghanistan beberapa waktu lalu.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Aljazeera, Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH) dan Organisasi Dunia Menentang Penyiksaan (OMCT) dan menuduh Taliban melakukan sejumlah pelanggaran HAM, termasuk pembatasan kebebasan pers, pembatasan perempuan dan pembunuhan yang ditargetkan terhadap warga sipil dan mantan pejabat pemerintah.
Baca Juga: Daftar Lengkap Wilayah PPKM Jawa-Bali yang Berlaku hingga 4 Oktober 2021
Kelompok HAM menilai pernyataan Taliban beberapa waktu lalu bahwa mereka sebagai kelompok yang direformasi yang mengakui kemiripan hak-hak perempuan dan kebebasan berekspresi tidak menunjukkan tindakan tersebut.
Sebaliknya, kelompok HAM menilai Taliban hanya kedok untuk kemunduran rezim mereka sebelumnya dari represi.
Sejumlah wartawan, aktivis dan wanita juga membenarkan bahwa Taliban gagal memenuhi pernyataan publiknya.
Beberapa pihak malah bersaksi bahwa Taliban sejauh ini berusaha membungkam semua pihak di Afghanistan.
Baca Juga: Eva Celia Berulang Tahun yang ke-29, Begini Ucapan dari sang Ibu Sophia Latjuba
Menurut Mariam Ebram, seorang yang pernah memimpin sekelompok wanita di kota barat Herat dalam aksi protes mengatakan bahwa mereka Taliban akan menanggapi demonstrasi mereka dengan serius.
Akan tetapi, Taliban pada minggu-minggu berikutnya malah telah merampas harapan wanita Afghanistan.
“Awalnya, kami pikir kami bisa meyakinkan mereka untuk berubah, tetapi yang mereka lakukan sejak itu adalah memberangus semua orang,” kata Ebram.
Pasalnya, seminggu setelah demonstrasi di Herat, Taliban mengumumkan bahwa semua protes, termasuk slogan, nyanyian dan tanda yang digunakan, akan membutuhkan persetujuan Kementerian Kehakiman.
Baca Juga: Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus Tanah di Munjul, Anies Baswedan: Saya Harap Keterangan Saya Membantu
Ebram mengatakan teleponnya sendiri dirampas ketika dia ingin mendokumentasikan pemukulan Taliban terhadap seorang pria di jalan-jalan Herat.
Selain tidak ada hak perempuan, kelompok HAM menilai bahwa Taliban juga telah membuat perempuan Taliban justru ketakutan.
Nargis Sadiqi, seorang reporter yang pernah bekerja untuk pemerintah dan ikut serta dalam demonstrasi menentang Taliban, mengatakan sejak kelompok itu berkuasa, hak-hak perempuan telah "diinjak-injak" di Afghanistan.
“Tidak ada lagi yang namanya hak-hak perempuan,” kata Sadiqi.
Baca Juga: Berstatus Free Transfer, Bek Tengah Andalan Chelsea Diincar Juventus dan Bayern Munich
Tidak hanya itu, Sadiqi dan Ebram mengatakan mereka berdua telah diancam oleh Taliban dan telah diberitahu oleh keluarga mereka untuk tetap diam di media sosial dan menahan diri untuk tidak mengkritik kelompok tersebut.
Para kelompok HAM juga menyebutkan bahwa di Kabul, wartawan lokal dipukuli, disiksa, dan ditahan oleh Taliban karena melaporkan ekonomi dan protes.
Bahkan selama hampir sebulan, penduduk di Panjshir tidak memiliki layanan telepon dan internet yang dapat diandalkan setelah Taliban memutus layanan telepon seluler di provinsi tersebut, yang merupakan rumah bagi perlawanan terorganisir terakhir yang tersisa terhadap pemerintahan Taliban.
“Mengingat iklim ketakutan yang ada, kurangnya konektivitas seluler di banyak daerah, dan pemadaman internet yang diberlakukan oleh Taliban, temuan ini kemungkinan hanya mewakili gambaran dari apa yang terjadi di lapangan,” kata Dinushika Dissanayake, Wakil Direktur Amnesty International untuk Asia Selatan.
Baca Juga: Napoleon Bonaparte Belum Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece
Sementara itu, Mujahid, menteri Taliban, mengatakan bahwa kekhawatiran atas situasi hak asasi manusia di negara itu akan diatasi jika masyarakat internasional mengakui pemerintah Taliban.
“Selama kami tidak diakui, dan mereka membuat kritik, kami pikir itu adalah pendekatan sepihak. Akan baik bagi mereka untuk memperlakukan kita secara bertanggung jawab dan mengakui pemerintahan kita saat ini sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab. Setelah itu, mereka dapat berbagi kekhawatiran mereka secara sah dengan kami dan kami akan mengatasi kekhawatiran mereka,” kata Mujahid.***