PIKIRAN RAKYAT - Teka-teki politik Malaysia masih berlanjut sehari setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri secara tiba-tiba.
Selagi Mahathir mengundurkan diri sebagai perdana menteri, untuk sementara waktu kedudukan kabinet tersebut dikosongkan, dan Selasa kemarin, Malaysia tengah mencari pemimpin negara berikutnya.
Berbagai pertanyaan tentang pemimpin berusia 94 tahun itu muncul dari penduduk Malaysia. Apakah Mahathir ternyata akan kembali lagi di kursi kerajaan atau justru kedudukannya akan digantikan oleh Anwar Ibrahim, kandidat yang mengantongi dukungan kuat dari koalisi saat ini untuk menjadi perdana menteri berikutnya.
Tetapi kemungkinan-kemungkinan seperti membubarkan parlemen saat ini dan membuka jalan untuk pemilihan parlemen baru telah muncul di sana.
Baca Juga: Simak 31 Daftar Lengkap Negara yang Positif Virus Corona
Saat ini, terhitung sejak Selasa kemarin hingga Rabu ini, Raja Malaysia mengadakan pertemuan dengan semua anggota untuk melihat suara mayoritas yang mendukung terbentuknya pemerintahan baru.
"Raja akan bertemu dengan 222 anggota parlemen untuk mencari tahu siapa yang mereka dukung sebagai Perdana Menteri (PM). Orang yang memiliki dukungan setidaknya 112 anggota parlemen kemungkinan besar akan ditunjuk sebagai PM," kata anggota senior Pakatan Harapan dari Mahathir seperti dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari Aljazeera.
Dalam pemerintahan di bawah tangan Mahathir, pemerintahan dijalankan dengan dukungan raja dan bantuan pegawai negeri sipil, Kadir Jasin, dan, penasihat media Mahathir.
Kantor Mahathir mengonfirmasi bahwa ia bertemu dengan para pemimpin berbagai partai di seluruh perpecahan politik Malaysia, termasuk Anwar serta oposisi.
Baca Juga: Usai Paksa 77 Juniornya untuk Makan Kotoran, Pihak Sekolah Keluarkan Pelaku dari Sekolah
Menurut laporan dari Reuters, Mahathir mengusulkan untuk untuk membuat "pemerintah persatuan", namun hingga dirinya resmi mengundurkan diri, blok politik mana yang mau bergabung dengan "pemerintah persatuan" nya masih belum jelas.
Selasa malam kemarin, UMNO, partai oposisi utama Malaysia, dengan tegas menolak usulan "pemerintah persatuan" Mahathir, pihaknya mengaku justru mendukung pembubaran parlemen, kemudian membuka jalan bagi pemilihan umum yang baru.
Teka-teki politik Malaysia juga membingungkan bagi Anwar. Kendati Anwar telah "dijanjikan" Mahathir sebagai pengganti jabatannya, suasana politik Malaysia yang tengah genting ini justru membuatnya kebingungan.
Mohd Faizal Musa, seorang peneliti di Institut Dunia dan Peradaban Melayu di Universitas Nasional Malaysia, mengatakan bahwa suasana politik saat ini tidak menguntungkan bagi Anwar.
Baca Juga: Berhasil Curi 30 Motor di Bogor, Begini Siasat Pelaku Jalani Aksinya
"Seorang tokoh dengan kualitas kepemimpinan juga harus menjadi orang yang memiliki dukungan yang solid dan tidak terbagi dari partainya," kata Faizal, menunjukkan bahwa PKR dibagi menjadi dua faksi.
Sementara itu, Xavier Jeyakumar, seorang anggota PKR dan mantan menteri kabinet, langsung menolak usulan Mahathir untuk membentuk "pemerintah persatuan".
"Kami mendaftarkan Pakatan Harapan, yang merupakan mayoritas di parlemen. Saya tidak tahu mengapa "pemerintah persatuan" ingin dibentuk. Mengapa ada rakyat memilih dan Pakatan diberi mandat," tutur dia.
Selasa kemarin, kelompok reformasi pemilihan umum juga mengeluarkan pernyataan akan penentangan mereka terhadap usulan Pemerintah Persatuan.
Baca Juga: Cuaca Depok Hari ini: Rabu 26 Februari 2020, Antisipasi Hujan yang Turun Seharian
Menganut pemerintah persatuan berarti "tidak akan ada pihak yang melakukan pemeriksaan, dan keseimbangan yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah."
Moody Investors Service menyatakan bahwa pengunduran diri Mahathir berdampak pada investasi swasta dan jika kekosongan posisi itu terjadi berkepanjangan, downside risiko profil kredit negara akan bertambah.***