PIKIRAN RAKYAT – Saat muslim di dunia tengah merayakan bulan Ramadhan dengan melakukan aktivitas beribadah di rumah akibat pandemi, umat muslim Uighur di Tiongkok merasakan hal yang berbeda.
Muslim Uighur tidak diberikan kebebasan untuk sekadar mendapatkan hak-hak dasar seperti beribadah oleh Pemerintah Tiongkok.
Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Middle East Eye, sekitar 1,5 juta muslim Uighur kini ditahan secara paksa di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang. Pemerintah Tiongkok terus memaksa mereka untuk mempercayai partai komunis.
Baca Juga: Kabar Baik Hari ini, Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Hampir Capai 2.000
Sejumlah masjid sudah ditutup dan dikelilingi oleh pagar tinggi dengan kawat berduri serta diawasi secara ketat oleh pemerintah. Mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa dan melaksanakan salat selama bulan Ramadhan.
Jika umat muslim Uighur tertangkap basah sedang membaca alquran atau terlihat mengenakan hijab dan berjenggot bagi pria maka akan ditahan di kamp konsentrasi tersebut.
Partai komunis Tiongkok menyebut kamp konsentrasi itu sebagai bentuk perlawanan terhadap ekstremisme Islam.
Sejak tahun 2017, intervensi Tiongkok terhadap muslim Uighur semakin menjadi-jadi. Anak-anak dipisahkan dari orang tuanya agar bisa dengan mudah bagi partai komunis mencuci otak mereka sejak dini.
Baca Juga: 3 Penumpang KRL Positif COVID-19, Wali Kota Depok Masih Pertimbangkan Uji Swab Massal
Sementara itu sejumlah negara termasuk Arab Saudi bahkan ragu-ragu untuk menyuarakan dukungannya ke Dewan HAM PBB untuk membebaskan muslim Uighur dari penindasan partai komunis Tiongkok.
Diduga salah satu alasan yang membuat negara-negara di Timur Tengah berpihak pada Tiongkok karena mereka telah menandatangani kontrak untuk pengembangan beberapa sumber daya energi dan industri manufaktur.
Selain itu, negara-negara Timur Tengah juga memiliki ikatan secara politik dengan Tiongkok yang membuat mereka berpikir ulang untuk secara gamblang mendeklarasikan keberpihakannya kepada umat muslim Uighur.
Baca Juga: Kota Depok Bentuk Tim Pemulasaran Jenazah COVID-19, Biaya Pemakaman Dipastikan Gratis
Sementara pada akhir pertengahan tahun 2019 lalu, negara-negara mayoritas muslim seperti Aljazair, Bahrain, Mesir, Kuwait, Arab Saudi, Oman, Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan, Suriah, Tjikistan, Turkmenistan, dan Uni Emirat Arab turun tangan untuk menandatangani surat yang ditujukan kepada PBB setelah anggota PBB memuji Tiongkok dengan kata-kata “stronger sense of happiness, fulfillment, and security to Xinjiang".
Namun tidak lama setelah insiden itu, Qatar malah menyatakan undur diri karena pemerintahnya memutuskan untuk bersikap netral.***