Usai Demonstrasi Anti-Pemerintah Berminggu-minggu, Perdana Menteri Sri Lanka Mundur dari Jabatan

PR DEPOK – Perdana Menteri Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, memutuskan untuk mundur dari jabatannya pada Senin 9 Mei waktu setempat.

Keputusan mundurnya Perdana Menteri Sri Lanka itu usai pecahnya kekerasan politik yang menewaskan lima orang termasuk seorang anggota parlemen dan melukai hampir 200 orang.

Anggota parlemen Amarakeerthi Athukorala dari partai yang berkuasa menembak dua orang dan kemudian bunuh diri setelah dikepung oleh gerombolan pengunjuk rasa anti-pemerintah di luar Kolombo, Sri Lanka.

Sementara itu, politisi partai berkuasa lainnya yang tidak disebutkan namanya melepaskan tembakan ke pengunjuk rasa anti-pemerintah di kota selatan Weeraketiya, menewaskan dua orang dan melukai lima orang.

Baca Juga: Pembangunan SMA Negeri 1 Cisalak Subang Diduga Sempat 'Mangkrak' dan Dilakukan Tender Ulang, Ada Apa?

Sri Lanka telah mengalami pemadaman selama berbulan-bulan dan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan dalam krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan.

Hal ini memicu demonstrasi damai selama berminggu-minggu melawan Presiden Gotabaya Rajapaksa, serta saudara lelakinya sang perdana menteri.

Sebelumnya sejumlah loyalis Rajapaksa menyerang pengunjuk rasa tak bersenjata yang berkemah di luar kantor presiden di kawasan pejalan kaki tepi laut di pusat kota Kolombo.

Baca Juga: Benarkah BPUM Cair Lagi di 2022? Ini Info Terbaru Soal BLT UMKM bagi Pelaku Usaha Mikro

"Kami dipukul, media dipukul, perempuan dan anak-anak dipukul," kata seorang saksi yang meminta tidak disebutkan namanya, dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Channel News Asia.

Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air serta mengumumkan jam malam segera di Kolombo, yang kemudian diperluas untuk mencakup seluruh negara.

Sebanyak 181 orang dirawat di rumah sakit, menurut juru bicara Rumah Sakit Nasional Kolombo. Delapan terluka di tempat lain.

Baca Juga: Perang Hari ke-76: AS Resmikan UU yang Pernah Dipakai Saat Perang Dunia II hingga Pemaksaan Rakyat Ukraina

Pasukan anti huru hara dikerahkan untuk memperkuat polisi. Tentara sebagian besar telah dikerahkan selama krisis untuk melindungi pengiriman bahan bakar dan kebutuhan penting lainnya, tetapi tidak untuk mencegah bentrokan sebelumnya.

"Mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang menghasut dan berpartisipasi, terlepas dari kesetiaan politik," kata Presiden Rajapaksa.

"Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah saat ini," tandasnya.

Baca Juga: Atta Halilintar Tanggapi Alasan Keluarga Gen Halilintar Tak Kunjung Pulang ke Indonesia

Mahinda Rajapaksa mengajukan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri, mengatakan itu untuk membuka jalan bagi pemerintah persatuan tetapi tidak jelas apakah oposisi akan bekerja sama.

Mary Lawlor, pelapor khusus PBB, mengatakan dia telah mendengar laporan yang mengganggu tentang penindasan dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap demonstran damai yang memprotes tuduhan korupsi dan impunitas yang meluas di pemerintah.

Setelah kekerasan Kolombo, pengunjuk rasa anti-pemerintah yang telah berdemonstrasi secara damai sejak 9 April mulai membalas di seluruh pulau, meskipun jam malam.

Baca Juga: Cek BPUM 2022 Pakai KTP, Kunjungi Link eform.bri.co.id agar Pelaku Usaha Bisa Dapatkan BLT UMKM Rp600 Ribu

Mobil anggota parlemen Athukorala dikepung oleh ribuan orang di kota Nittambuwa saat ia pulang dari ibu kota setelah bentrokan.

Krisis Sri Lanka dimulai setelah pandemi virus corona menghantam pendapatan vital dari pariwisata dan pengiriman uang, membuat negara itu kekurangan mata uang asing yang diperlukan untuk melunasi utangnya dan memaksa pemerintah untuk melarang banyak impor.

Hal ini pada gilirannya telah menyebabkan kekurangan yang parah, inflasi yang tak terkendali dan pemadaman listrik yang lama.***