PR DEPOK – Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) tidak akan lagi menerbitkan angka harian untuk kasus Covid-19.
NHC menyampaikan jika pihaknya tidak akan menerbitkan angka kasus Covid-19 kepada publik pada Minggu, 25 Desember 2022 kemarin.
Keputusan untuk menghapus jumlah harian kasus Covid-19 ini datang di tengah kekhawatiran jika gelombang infeksi yang berkembang tidak akurat dalam statistik resmi.
Baca Juga: Uji Coba Tanpa Masinis, Jokowi Berharap LRT Bisa Segera Beroperasi Juli 2023 di Jabodetabek
Diketahui, pekan lalu China telah mempersempit kriteria penghitungan kematian akibat Covid-19. Ini merupakan salah satu langkah yang menurut para ahli akan menekan jumlah kematian.
Namun terkait pernyataan tersebut, NHC sendiri tidak memberikan penjelasan atas keputusannya untuk berhenti menerbitkan data harian yang disebabkan Covid-19.
“Mulai hari ini, kami tidak akan lagi mempublikasikan informasi harian tentang Covid-19,” kata NHC yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Al-Jazeera.
Baca Juga: Puluhan Pesawat Militer China Melintasi Selat Taiwan dalam Sehari, Termasuk Jet Tempur dan Drone
Namun menurut NHC, informasi tentang Covid-19 akan diterbitkan hanya untuk tujuan referensi dan penelitian.
“Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China (CDC) akan menerbitkan tentang wabah tersebut untuk tujuan referensi dan penelitian,” sambung NHC.
Namun pihak NHC tidak menyebutkan jenis atau frekuensi informasi yang akan dipublikasikan.
Baca Juga: Imbas Intensitas Hujan Sedang sampai Lebat, Ribuan Rumah di Makassar Terendam Banjir
Dihentikannya publikasi angka kasus harian Covid-19 oleh NHC, banyak keraguan dari masyarakat terhadap pemerintah.
Bagi masyarakat China keputusan NHC ini karena menunjuk pada perbedaan yang semakin meningkat antara statistic resmi dan data yang ada di lapangan.
Sementara itu, Otoritas kesehatan di Zhejiang yang memiliki penduduk 65 juta orang di selatan Shanghai, mengatakan bahwa jumlah infeksi harian sekarang melebihi angka satu juta.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Cair Lagi Tahun 2023, Simak Daftar Masyarakat yang Berhak Dapat Bantuan
Beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa 60 persen dari Negara berpenduduk 1,4 miliar ini dapat terinfeksi selama beberapa bulan mendatang.***