Dua Tahun Sejak Kudeta di Myanmar, AS dan Sekutu Terapkan Sanksi Baru terhadap Junta Militer

1 Februari 2023, 06:42 WIB
AS dan sekutunya menerapkan sanksi baru bagi junta militer Myanmar, dua tahun sejak kudeta di negara itu. /Stringer/Reuters

PR DEPOK – Kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi telah terjadi dua tahun lalu.

Menandai dua tahun itu, Amerika Serikat dan sekutunya akan menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Myanmar pada Selasa, 31 Januari 2023.

Washington menjatuhkan sanksi pada Komisi Pemilihan Persatuan, perusahaan pertambangan, pejabat energi, dan pejabat militer saat ini dan sebelumnya, menurut pernyataan Departemen Keuangan.

Ini menandai pertama kalinya Amerika Serikat menargetkan pejabat Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE) di bawah program sanksi Myanmar saat ini, menurut juru bicara Departemen Keuangan.

Baca Juga: Daftar Kartu Prakerja 2023 di www.prakerja.go.id, Simak Tips Lolos Seleksi Gelombang 48

Kanada, Australia, dan Inggris juga mengumumkan sanksi pada Selasa kemarin, seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Reuters.

Para jenderal top Myanmar memimpin kudeta pada Februari 2021 setelah lima tahun pembagian kekuasaan di bawah sistem politik semi-sipil yang diciptakan oleh militer, yang menyebabkan satu dekade reformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Negara itu telah berada dalam kekacauan sejak itu, dengan gerakan perlawanan melawan militer di berbagai bidang setelah penumpasan terhadap lawan yang membuat sanksi Barat diberlakukan kembali.

Baca Juga: Jadwal Acara TV Indosiar Hari Ini Rabu, 1 Februari 2023: Ada Suara Hati Istri hingga Thunderbolt

Langkah AS iti menargetkan direktur pelaksana dan wakil direktur pelaksana MOGE, yang merupakan badan usaha milik negara penghasil pendapatan terbesar junta, menurut Departemen Keuangan.

Pendukung hak asasi manusia telah menyerukan sanksi terhadap MOGE, tetapi Washington sejauh ini menahan diri untuk menunjuk perusahaan milik negara tersebut.

Juga ditunjuk oleh Washington adalah Menteri Persatuan Energi, yang menurut Departemen Keuangan mewakili pemerintah Myanmar dalam keterlibatan sektor energi internasional dan domestik dan mengelola entitas milik negara yang terlibat dalam produksi dan ekspor minyak dan gas.

Baca Juga: Jadwal Acara TV SCTV Hari Ini Rabu 1 Februari 2023: Jangan Lewatkan Serial Drama Cinta Setelah Cinta

Perusahaan Pertambangan No 1 dan Perusahaan Pertambangan No 2, baik BUMN, maupun Komisi Pemilihan Umum, juga ditetapkan untuk terkena sanksi oleh Amerika Serikat.

Sementara itu, militer telah berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Agustus tahun ini.

Junta sudah mengumumkan syarat-syarat yang berat bagi partai-partai untuk bersaing dalam pemilihan, termasuk peningkatan besar-besaran dalam keanggotaan mereka.

Aturan tersebut mendukung Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan, wakil militer yang berisi mantan jenderal, yang dikalahkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi pada pemilu 2015 dan 2020.

Baca Juga: Link dan Cara Pesan Tiket Masuk Ancol Gratis 3 Februari 2023, Kuota Terbatas, Buruan Reservasi Sekarang!

NLD pada bulan November menggambarkan pemilihan itu sebagai "palsu" dan mengatakan tidak akan mengakuinya. Pemilihan itu juga dianggap sebagai kepura-puraan oleh pemerintah Barat.

Washington juga akan menargetkan mantan dan pejabat militer Myanmar, memurut Departemen Keuangan, menuduh Angkatan Udara terus melancarkan serangan menggunakan pesawat buatan Rusia terhadap pasukan pro-demokrasi yang telah membunuh warga sipil.

Kanada menargetkan enam orang dan melarang ekspor, penjualan, pasokan, atau pengiriman bahan bakar penerbangan dalam sanksinya, sementara Australia menargetkan anggota junta dan perusahaan yang dikelola militer.

Baca Juga: Ramalan Cinta Semua Zodiak Februari 2023, Dilengkapi dengan Hari Paling Romantis Untukmu

Inggris juga menunjuk dua perusahaan dan dua individu untuk membantu memasok angkatan udara Myanmar dengan bahan bakar penerbangan yang digunakan untuk melakukan kampanye pengeboman terhadap warganya sendiri.

"Sanksi kami ditargetkan dengan cermat untuk memberikan dampak maksimal, mengurangi akses militer ke keuangan, bahan bakar, senjata, dan peralatan," kata Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly dalam sebuah pernyataan.***

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Reuters

Tags

Terkini

Terpopuler