Network
PR DEPOK – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, mendesak pemerintah militer Myanmar untuk segera kembali ke demokrasi.
Guterres mengatakan situasi saat ini di Myanmar merupakan ancaman bagi perdamaian di kawasan itu.
Myanmar telah mengalami konflik berdarah sejak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, dengan ribuan orang tewas.
Krisis yang meningkat mendominasi pertemuan puncak blok regional Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang sejauh ini telah menyebabkan upaya diplomatik yang sia-sia untuk mengakhiri pertumpahan darah.
Baca Juga: Cara Cairkan Dana BSU Tahap 7 di Kantor Pos, Cukup Siapkan HP dan KTP untuk Dapatkan Dana Rp600.000
“Situasi di Myanmar adalah mimpi buruk tanpa akhir bagi rakyat dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan,” kata Guterres kepada wartawan, dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
“Saya mendesak pihak berwenang Myanmar untuk mendengarkan rakyat mereka, membebaskan tahanan politik dan segera mengembalikan transisi demokrasi ke jalurnya. Itulah satu-satunya cara menuju stabilitas dan perdamaian,” lanjutnya.
Setelah bertemu dengan para pemimpin ASEAN, Guterres mengatakan sangat penting bahwa rencana perdamaian yang disepakati dengan pemerintah militer mulai berlaku.
“Serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil sangat mengerikan dan memilukan,” katanya.
