Network
PR DEPOK – Sekelompok legislator internasional menyebut bahwa dukungan dari China, Rusia dan India memungkinkan militer Myanmar untuk mempertahankan diri dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Meskipun demikian, militer Myanmar gagal untuk mengkonsolidasikan kekuasaan setelah kudeta tahun lalu.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan baru-baru ini, para anggota parlemen mengatakan dukungan yang teguh, terutama dari Beijing dan Moskow, untuk militer Myanmar.
Hal itu datang di tengah kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian yang diusulkan oleh negara-negara tetangga di ASEAN.
Baca Juga: Love in Contract Episode 14 Tayang Malam Ini, Berikut Link Nonton Dramanya
“Sekarang saatnya untuk meninggalkan rencana ASEAN dan mengambil langkah-langkah yang lebih kuat untuk menopang dukungan bagi oposisi demokratis Myanmar,” kata kelompok delapan legislator tersebut.
Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) melakukan penyelidikan selama empat bulan ke tanggapan internasional terhadap kudeta Februari 2021.
Yang paling penting, tambah mereka, negara-negara yang mendukung demokrasi harus segera mengakui Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar sebagai otoritas yang sah di negara tersebut dan menyediakan dana untuk NUG dan kelompok etnis bersenjata yang telah bersekutu.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo, dan Virgo Jumat, 4 November 2022: Jangan Dengarkan Omongan Orang Lain!
