Network
“Tindakan-tindakan ini harus segera diambil, karena militer belum mampu mengkonsolidasikan kekuatannya 19 bulan setelah kudeta,” tutur legislator, dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Myanmar diperebutkan antara militer dan pasukan yang bersekutu dengan NUG dan kelompok etnis bersenjata lainnya, dengan kekerasan yang terus berlanjut yang memicu hampir runtuhnya ekonomi dan krisis kemanusiaan.
Sekitar 1,2 juta orang kini mengungsi di negara itu, sementara pasukan keamanan dilaporkan telah memenjarakan sedikitnya 15.000 orang karena kejahatan politik dan membunuh sedikitnya 2.371 pembangkang lainnya.
Laporan legislator mencatat bahwa meskipun kecaman internasional cepat setelah perebutan kekuasaan, pemimpin kudeta Min Aung Hlaing terus mempertahankan kekuasaan dengan dukungan sekutu internasionalnya, Rusia, Cina dan pada tingkat lebih rendah, India.
“Dukungan dan legitimasi yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah ini telah memungkinkan junta untuk mempertahankan dirinya sendiri dan melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia, meskipun gagal untuk mengkonsolidasikan kudetanya,” kata laporan itu.
Mereka menyebut bahwa China dan Rusia telah memblokir setiap tindakan substantif terhadap militer Myanmar di Dewan Keamanan PBB, sementara pasukan keamanan negara itu dilaporkan menggunakan senjata yang dipasok China dan Rusia untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Baca Juga: Sebut Tolak Hak Kaum Wanita, AS Ingin Coret Iran dari Anggota Komisi PBB tentang Status Perempuan
Saksi mata mengatakan kepada penyelidikan parlemen bahwa dukungan Beijing telah merusak kemampuan ASEAN untuk mengatasi krisis dan mendorong dialog.
Tidak seperti China, laporan menyebut bahwa Rusia telah menunjukkan dukungan kuat untuk militer sejak awal.
