Network
PR DEPOK - Taliban telah mengganti Kementerian Urusan Wanita di Afghanistan dengan membentuk sebuah kementerian untuk "penyebaran kebajikan dan pencegahan kejahatan."
Di Kabul, sebuah papan baru dipasang di luar Kementerian Urusan Wanita Afghanistan, mengumumkan bahwa sekarang adalah "Kementerian Khutbah, Bimbingan, Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan".
Video yang diunggah ke media sosial menunjukkan pekerja perempuan dari kementerian melakukan protes di luar gedung setelah kehilangan pekerjaan.
Mabouba Suraj, yang mengepalai Jaringan Wanita Afghanistan, mengatakan dirinya terkejut dengan banyaknya perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Taliban yang membatasi perempuan.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera, Minggu 19 September 2021, belum ada satupun pejabat Taliban yang menanggapi komentar perihal perubahan kementerian tersebut.
Itu adalah tanda meresahkan terbaru bahwa Taliban membatasi hak-hak perempuan saat mereka menjalankan pemerintahan hanya sebulan sejak mereka menguasai ibu kota Kabul.
Dalam periode pertama pemerintahan mereka pada 1990-an, Taliban menolak hak anak perempuan dan perempuan untuk pendidikan dan melarang mereka dari kehidupan publik.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan yang dikelola Taliban meminta anak laki-laki dari kelas tujuh sampai 12 kembali ke sekolah bersama dengan guru laki-laki mereka.
Sebelumnya, menteri pendidikan tinggi Taliban mengatakan anak perempuan akan diberikan akses yang sama terhadap pendidikan, meskipun dalam peraturan yang dipisahkan berdasarkan gender.
"Ini menjadi sangat, sangat merepotkan. Apakah ini tahap di mana para gadis akan dilupakan?" kata Suraj menjelaskan.
Suraj berspekulasi bahwa pernyataan kontradiktif mungkin mencerminkan perpecahan di dalam Taliban saat mereka berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 19 September 2021: Aldebaran Temukan Titik Terang Pelaku Teror Berkat Ricky
Pernyataan dari kepemimpinan Taliban sering kali mencerminkan kesediaan untuk terlibat dengan dunia, membuka ruang publik untuk perempuan dan anak perempuan, dan melindungi minoritas Afghanistan.
Tetapi perintah untuk pangkat dan arsipnya di lapangan bertentangan. Sebaliknya, pembatasan, terutama pada perempuan, telah diterapkan.
Suraj, seorang warga Amerika keturunan Afghanistan yang kembali ke negaranya pada tahun 2003 untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan pendidikan, mengatakan banyak rekan aktivisnya telah meninggalkan negara itu.
Dia mengatakan akan tetap menetap di Afghanistan dalam upaya untuk terlibat dengan Taliban dan menemukan jalan tengah.
Tetapi sampai sekarang Suraj belum bisa mempertemukan pemimpin Taliban dengan para aktivis yang tetap tinggal di negara itu guna berdialog mengenai masa depan perempuan.
"Kita harus bicara. Kita harus mencari jalan tengah," katanya melanjutkan.
Meski masih terpinggirkan, perempuan Afghanistan telah berjuang untuk dan mendapatkan hak-hak dasar dalam 20 tahun terakhir, menjadi anggota parlemen, hakim, pilot dan polisi.***
