Network
“Rakyat telah menyampaikan pesan mereka, bahwa mundur tidak mungkin dan kekuasaan adalah milik rakyat,” kata pengunjuk rasa Haitham Mohamed.
“Ini telah menjadi salah perhitungan sejak awal dan kesalahpahaman tentang tingkat komitmen, keberanian, dan kepedulian mengenai masa depan Sudan,” ujar Jonas Horner dari International Crisis Group.
Baca Juga: Rusia Kecam Negara G20 atas Kebijakan Vaksin, Vladimir Putin: Akibat Persaingan yang Tidak Jujur
Menteri kabinet yang ditunjuk warga sipil mendukung protes dalam sebuah pernyataan dan mengatakan militer tidak akan membawa Sudan pada demokrasi yang bebas.
Di Khartoum tengah pada Sabtu kemarin ada pengerahan militer besar-besaran dari pasukan bersenjata yang termasuk tentara dan Pasukan Pendukung Cepat paramiliter (RSF).
Puluhan ribu orang Sudan dalam sepekan ini telah memprotes pencopotan kabinet Perdana Menteri Abdalla Hamdok oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan pada Senin awal minggu ini.
Kemudian militer secara sepihak mengambil alih pemerintahan Sudan yang akhirnya menyebabkan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, membekukan bantuan ratusan juta dolar.
Baca Juga: Anies Baswedan Masuk dalam Daftar Penerima Gelar Tokoh Betawi
Dengan sedikitnya 13 orang tewas oleh pasukan keamanan dan beberapa aktivis pro-demokrasi ditahan, penentang pemerintah militer takut akan tindakan keras penuh dan pertumpahan darah lagi.
Namun, para pengunjuk rasa tetap menentang, dengan penyelenggara berharap untuk melakukan pawai “sejuta kekuatan” melawan perebutan kekuasaan militer.
