Network
PR DEPOK – Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok dan beberapa pemimpin kudeta militer 25 Oktober silam telah berkomunikasi setelah Amerika Serikat dan PBB mendesak kedua pihak untuk berkonsolidasi guna mencari solusi.
Sumber lain mengatakan, Sudan diperbolehkan membentuk dewan perwakilan dengan 14 anggota baru menuju transisi lembaga yang baru.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berbicara dengan panglima militer Sudan, Abdel Fattah al-Burhan pada hari Kamis dan mendesaknya untuk memulihkan sistem konstitusional dan memuluskan proses transisi.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken telah berkomunikasi dengan Burhan dan ia menyetujui perlunya mempercepat pembentukan pemerintahan di Sudan.
"Kedua pihak sepakat tentang perlunya mempertahankan jalur transisi demokrasi, perlunya melengkapi struktur pemerintahan transisi dan mempercepat pembentukan pemerintahan," ujar keterangan dari kantornya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs Reuters.
PPB sudah berusaha untuk mendamaikan krisis politik yang terjadi di Sudan antara kedua belah pihak yang menimbulkan politisi sipil ditahan.
Baca Juga: Tiba di Tanah Air Jokowi Langsung Dikarantina di Istana Bogor, Satgas Covid-19: Sudah Aturan
Hal tersebut membuat Blinken mendesak Burhan dalam telepon untuk segera membebaskan para tokoh politik yang ditahan sejak terjadinya kudeta militer di Sudan.
Perwakilan PBB untuk Sudan, Volker Perthes mengatakan komunikasi telah menghasilkan kesepakatan terkait pembagian kekuasaan, termasuk pemulihan kembali perdana menteri yang digulingkan.
Hamdok telah menuntut pembebasan semua tahanan sebagai syarat untuk negosiasi lebih lanjut dengan militer.
Otoritas tertinggi di Sudan, Dewan Kedaulatan gabungan antara sipil militer, telah dibubarkan oleh Burhan bersama dengan kabinet yang dipimpin sipil.
Baca Juga: Perangkat Anda Terkena Serangan Ransomware? Simak Tips Berikut Ini
Burhan menjelaskan bahwa dia berkomitmen untuk mengatur transisi kembali ke demokrasi dan setelah kudeta akan ada kabinet baru yang ditunjuk.
TV pemerintah Sudan mengatakan Burhan telah memerintahkan pembebasan empat menteri sipil kabinet Hamdok yang telah ditahan.
Keempat menteri itu adalah Hamzah Baloul, Ali Jiddo, Hashim Hasabalrasoul dan Yousef Adam, tambahnya. Menteri dan pejabat lain yang tidak dibebaskan karena harus menghadapi kasus pidana.
Beberapa pejabat yang masih ditahan karena terlibat dalam perang perdebatan dengan militer pada minggu-minggu menjelang kudeta.
Baca Juga: Simak Ramalan Cinta 6 Zodiak Hari Sabtu, 6 November 2021: Libra Pasangan Menolak Perpisahan
Komite perlawanan lingkungan, yang telah memimpin protes sejak kudeta dan mengadakan demonstrasi pada hari Kamis, menolak negosiasi dan menuntut militer keluar dari politik.
Asosiasi Profesional Sudan, yang memimpin protes pada tahun 2019, yang telah menjatuhkan Omar al-Bashir, pada Kamis malam menyerukan demo masal selama dua hari pada Minggu dan Senin sebagai protes terhadap kekuasaan militer.***
